Muntok (Antara Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih prestasi tinggi berkat keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilaksanakan sejak 2016.
"Prestasi berupa penghargaan opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Kabupaten Bangka Barat merupakan bukti keberhasilan penerapan program itu," kata Bupati Bangka Barat, Parhan Ali di Muntok, Rabu.
Hal itu dikatakan bupati pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat mengenai penyampaian raperda Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggran 2016 yang digelar di Gedung Mahligai Betason II.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Hendra Kurniadi dan dihadiri para anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka Barat.
Parhan Ali menyebutkan penerapkan akuntansi berbasis akrual sejak 2016 di daerah itu merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Walaupun masih ada beberapa kelemahan dan kekurangan dari faktor sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penunjang, namun pemkab akan berusaha keras menutup kekurangan tersebut.
Ia berjanji akan segera mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari kekurangan tersebut dengan langkah konkrit.
Parhan Ali mengatakan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan beberapa hari sebelumnya, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2016 mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian.
Dengan hasil itu Pemkab Bangka Barat akan segera menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK RI untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
"Kami memberikan apresiasi kepada seluruh yang terlibat dan diharapkan ke sepan bisa lebih baik lagi demi meningkatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat," katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Hendra Kurniadi memberikan apresiasi positif atas hasil positif dalam audit BPK RI tersebut.
"Kami sampaikan presiasi tertinggi kepada seluruh komponen yang terlibat dalam upaya meraih opini WTP itu. Kami harapkan prestasi ini bisa dipertahankan dan kinernja ditingkatkan agar semakin baik," katanya.
Terkait dengan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, kata dia, DPRD Kabupaten Bangka Barat akan membahasnya melalui panitia khusus.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Prestasi berupa penghargaan opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Kabupaten Bangka Barat merupakan bukti keberhasilan penerapan program itu," kata Bupati Bangka Barat, Parhan Ali di Muntok, Rabu.
Hal itu dikatakan bupati pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat mengenai penyampaian raperda Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggran 2016 yang digelar di Gedung Mahligai Betason II.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Hendra Kurniadi dan dihadiri para anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka Barat.
Parhan Ali menyebutkan penerapkan akuntansi berbasis akrual sejak 2016 di daerah itu merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Walaupun masih ada beberapa kelemahan dan kekurangan dari faktor sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penunjang, namun pemkab akan berusaha keras menutup kekurangan tersebut.
Ia berjanji akan segera mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari kekurangan tersebut dengan langkah konkrit.
Parhan Ali mengatakan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan beberapa hari sebelumnya, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2016 mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian.
Dengan hasil itu Pemkab Bangka Barat akan segera menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK RI untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
"Kami memberikan apresiasi kepada seluruh yang terlibat dan diharapkan ke sepan bisa lebih baik lagi demi meningkatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat," katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Hendra Kurniadi memberikan apresiasi positif atas hasil positif dalam audit BPK RI tersebut.
"Kami sampaikan presiasi tertinggi kepada seluruh komponen yang terlibat dalam upaya meraih opini WTP itu. Kami harapkan prestasi ini bisa dipertahankan dan kinernja ditingkatkan agar semakin baik," katanya.
Terkait dengan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, kata dia, DPRD Kabupaten Bangka Barat akan membahasnya melalui panitia khusus.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017