Toboali (Antara Babel) - Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan mengintensifkan pemantauan dana desa untuk mengoptimalkan penyerapan dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di daerah itu.
"Kami bersama kepolisian, LSM, dan media massa pada September tahun ini memantau perkembangan pembangunan desa yang menggunakan dana desa tersebut," kata Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Pramono Mulyo di Toboali usai memberikan sosialisasi Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Dana Desa di Toboali, Kamis.
Ia menjelaskan pemantauan pengelolaan dana desa ini merupakan bagian dari kerja sama antara Kejaksaan Negeri dengan pemerintah desa dalam meningkatkan penyerapan dana desa tersebut. Sebelum ada kerja sama ini nilai penyerapan anggaran desa sangat kecil.
"Dulu pada 2015 penyerapan dana desa di Bangka Selatan hanya 3,8 persen setelah ada kerja sama pada awal 2016 langsung naik menjadi 96,6 persen," katanya.
Pramono mengatakan kegiatan pengawalan dana desa ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia sejak 2016 dan sampai sekarang masih dilakukan.
"Visi misi utama dalam kegiatan ini yaitu keberhasilan pembangunan di desa dengan terlaksananya program yang dilaksanakan, pelaporan hasil kegiatan berjalan baik sehingga penyerapan anggaran berjalan optimal," katanya.
Menurut dia Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) ini merupakan pihak yang melakukan pembinaan kepada pihak desa, bukan sebagai tameng atau bemper.
"Apabila telah dilakukan pembinaan namun masih nakal terpaksa kita tindak, oleh sebab itu ketua tim adalah Kasi Intel lalu Datun setelah itu baru bidang Pidsus atau penindakan," ujarnya.
Ia berharap kepala desa segera melakukan terobosan baru agar status desa dapat meningkat dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan akhirnya desa mandiri.
"Semoga dengan sosialisasi ini para kepala desa dapat bekerja maksimal dan kesejahteraan masyarakat tercapai," harapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kami bersama kepolisian, LSM, dan media massa pada September tahun ini memantau perkembangan pembangunan desa yang menggunakan dana desa tersebut," kata Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Pramono Mulyo di Toboali usai memberikan sosialisasi Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Dana Desa di Toboali, Kamis.
Ia menjelaskan pemantauan pengelolaan dana desa ini merupakan bagian dari kerja sama antara Kejaksaan Negeri dengan pemerintah desa dalam meningkatkan penyerapan dana desa tersebut. Sebelum ada kerja sama ini nilai penyerapan anggaran desa sangat kecil.
"Dulu pada 2015 penyerapan dana desa di Bangka Selatan hanya 3,8 persen setelah ada kerja sama pada awal 2016 langsung naik menjadi 96,6 persen," katanya.
Pramono mengatakan kegiatan pengawalan dana desa ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia sejak 2016 dan sampai sekarang masih dilakukan.
"Visi misi utama dalam kegiatan ini yaitu keberhasilan pembangunan di desa dengan terlaksananya program yang dilaksanakan, pelaporan hasil kegiatan berjalan baik sehingga penyerapan anggaran berjalan optimal," katanya.
Menurut dia Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) ini merupakan pihak yang melakukan pembinaan kepada pihak desa, bukan sebagai tameng atau bemper.
"Apabila telah dilakukan pembinaan namun masih nakal terpaksa kita tindak, oleh sebab itu ketua tim adalah Kasi Intel lalu Datun setelah itu baru bidang Pidsus atau penindakan," ujarnya.
Ia berharap kepala desa segera melakukan terobosan baru agar status desa dapat meningkat dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan akhirnya desa mandiri.
"Semoga dengan sosialisasi ini para kepala desa dapat bekerja maksimal dan kesejahteraan masyarakat tercapai," harapnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017