Pangkalpinang, 30/8 (Antara) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan akan mensinergikan sektor perikanan tangkap dengan pertambangan lepas pantai sebagai langkah percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
"Saat ini kita sedang menggodok Perda Zonasi dan diharapkan aturan ini dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan dan tambang timah yang berkelanjutan," kata Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan perairan di Kepulauan Babel memiliki potensi perikanan yang berlimpah dan disisi lain di laut daerah ini juga memiliki kekayaan timah sangat besar.
"Apabila kita salah membuat Perda Zonasi dan kebijakan dalam mengembangkan potensi ini, maka akan menimbulkan berbagai masalah yang merugikan pemerintah daerah dan masyarakat," ujarnya.
Untuk itu, kata dia diperlukan kerja sama, kehati-hatian dan keseriusan semua pihak terkait untuk membuat peraturan dan kebijakan daerah. Jangan sampai peraturan ini merugikan nelayan atau penambang yang akan memicu konflik.
"Kita ingin kebijakan ini saling menguntungkan, agar pemerintah mudah memberdayakan perekonomian masyarakat dan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah ini," ujarnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Hardi mengatakan perda zonasi ini akan meningkatkan laju perekonomian masyarakat.
"Saat ini kita masih dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan untuk penyusunan perda zonasi," ujarnya.
Ia mengatakan data-data yang disedang dikumpulkan antara lain garis pantai, arus gelombang laut, ekosistem laut termasuk aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
"Pendataan ini sepenuhnya diarahkan untuk pemanfaatan laut dan ada jaminan kelanjutan lingkungan dari berbagai dampak negatif," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Saat ini kita sedang menggodok Perda Zonasi dan diharapkan aturan ini dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan dan tambang timah yang berkelanjutan," kata Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan perairan di Kepulauan Babel memiliki potensi perikanan yang berlimpah dan disisi lain di laut daerah ini juga memiliki kekayaan timah sangat besar.
"Apabila kita salah membuat Perda Zonasi dan kebijakan dalam mengembangkan potensi ini, maka akan menimbulkan berbagai masalah yang merugikan pemerintah daerah dan masyarakat," ujarnya.
Untuk itu, kata dia diperlukan kerja sama, kehati-hatian dan keseriusan semua pihak terkait untuk membuat peraturan dan kebijakan daerah. Jangan sampai peraturan ini merugikan nelayan atau penambang yang akan memicu konflik.
"Kita ingin kebijakan ini saling menguntungkan, agar pemerintah mudah memberdayakan perekonomian masyarakat dan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah ini," ujarnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Hardi mengatakan perda zonasi ini akan meningkatkan laju perekonomian masyarakat.
"Saat ini kita masih dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan untuk penyusunan perda zonasi," ujarnya.
Ia mengatakan data-data yang disedang dikumpulkan antara lain garis pantai, arus gelombang laut, ekosistem laut termasuk aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
"Pendataan ini sepenuhnya diarahkan untuk pemanfaatan laut dan ada jaminan kelanjutan lingkungan dari berbagai dampak negatif," ujarnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017