Pangkalpinang (Antara Babel) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi penyiapan data kependudukan untuk Pemilukada 2018, sebagai upaya menyukseskan pesta demokrasi di daerah itu.
"Kegiatan ini sebagai dukungan KPU dalam penyelenggaraan Pemilukada 2018 yang akan digelar di tiga kabupaten/kota," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Babel, Susanti usai membuka rapat koordinasi di Pangkalpinang, Senin.
Ia menjelaskan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2018 akan menggelar Pemilukada secara serentak di Kabupaten Bangka, Belitung dan Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan data pendudukan potensial pemilih pemilu (DP4).
"Mudah-mudahan dengan kegiatan rapat koordinasi ini dapat meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan KPU dalam menyiapkan data pemilih Pemilukada tahun depan," katanya.
Kasubid Monev Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Lim Anyy Nuryanti menjelaskan kegiatan rakor singkronisasi data kependudukan ini sesuai Pasal 58 ayat 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Ia mengatakan jumlah penduduk yang telah memiliki NIK 261.142.385 jiwa, masyarakat wajib KTP mencapai 189.630.885 jiwa, sudah melakukan perekaman 182.804.144 jiwa dan WNI di luar negeri yang telah melakukan perekaman 4.381.144 jiwa.
Sementara sisa masyarakat Indonesia yang belum melakukan perekaman KTP-elektronik sebanyak 2.445.567 jiwa.
"Singkronisasi data pemilih ini sangat penting, agar tidak ada lagi pemilih ganda, masalah nomor kartu keluarga, NIK dan lainnya," ujarnya.
Ia menjelaskan jumlah DPT Pilkada 2017 yang diterima dari KPU sebanyak 41.382.293 jiwa tersebar di 138 kabupaten/kota se-Indonesia.
"DPT tersaring sebanyak 4.649.059 jiwa, meninggal dunia 4.549.003, Polri 46.596 , TNI 53.094 dan lainnya 366 orang," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kegiatan ini sebagai dukungan KPU dalam penyelenggaraan Pemilukada 2018 yang akan digelar di tiga kabupaten/kota," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Babel, Susanti usai membuka rapat koordinasi di Pangkalpinang, Senin.
Ia menjelaskan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2018 akan menggelar Pemilukada secara serentak di Kabupaten Bangka, Belitung dan Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan data pendudukan potensial pemilih pemilu (DP4).
"Mudah-mudahan dengan kegiatan rapat koordinasi ini dapat meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan KPU dalam menyiapkan data pemilih Pemilukada tahun depan," katanya.
Kasubid Monev Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Lim Anyy Nuryanti menjelaskan kegiatan rakor singkronisasi data kependudukan ini sesuai Pasal 58 ayat 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Ia mengatakan jumlah penduduk yang telah memiliki NIK 261.142.385 jiwa, masyarakat wajib KTP mencapai 189.630.885 jiwa, sudah melakukan perekaman 182.804.144 jiwa dan WNI di luar negeri yang telah melakukan perekaman 4.381.144 jiwa.
Sementara sisa masyarakat Indonesia yang belum melakukan perekaman KTP-elektronik sebanyak 2.445.567 jiwa.
"Singkronisasi data pemilih ini sangat penting, agar tidak ada lagi pemilih ganda, masalah nomor kartu keluarga, NIK dan lainnya," ujarnya.
Ia menjelaskan jumlah DPT Pilkada 2017 yang diterima dari KPU sebanyak 41.382.293 jiwa tersebar di 138 kabupaten/kota se-Indonesia.
"DPT tersaring sebanyak 4.649.059 jiwa, meninggal dunia 4.549.003, Polri 46.596 , TNI 53.094 dan lainnya 366 orang," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017