Pangkalpinang (Antara Babel) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan Kepolisian Daerah melaksanakan pencegahan, pengawasan dan penanganan masalah dana desa, guna mengoptimalkan penyerapan dana pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami sangat mengapresiasi perjanjian kerja sama pengawasan dan penanganan masalah dana desa ini," kata Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan usai penandatangan nota kesepahaman (MoU) pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan penanganan masalah dana desa, di Pangkalpinang, Selasa.
Ia menjelaskan dengan adanya kerja sama pengawasan dan evaluasi pencairan dana desa secara bersama-sama akan memberikan rasa aman, nyaman dan tertib kepada perangkat desa dalam merealisasikan kegiatan pembangunan, pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat desa.
"Kami berharap kepala desa tidak lagi takut untuk melaksanakan pembangunan yang menggunakan dana desa," katanya.
Erzaldi menilai selama ini pelaksanaan dana desa sudah cukup baik, namun masih ada kepala desa yang takut merealisasikan program pembangunan menggunakan dana desa tersebut.
"Masih ada dana desa yang tidak terserap. Kita malu jika dana ini tidak terserap," ujarnya.
Ia mengapresiasi Kapolda Provinsi Kepulauan Babel yang mengeluarkan buku panduan penggunaan dana desa untuk membantu kepala desa dalam merealisasikan dana tersebut.
"Ini artinya ada terobosan, usaha dan produk inovasi Kapolda untuk membantu para kades dalam merealisasikan dana desa," katanya.
Kapolda Provinsi Kepulauan Babel Brigjen Pol Syaiful Zachri mengatakan kepolisian berkoordinasi dengan pemprov dan TNI untuk bersama-sama membantu aparatur desa menggunakan dana desa.
"Kami telah membentuk tim pengawasan gabungan mengawasi dana desa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan administrasi kegiatan dan evaluasi dengan target seluruh dana desa terserap untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan warga desa tersebut," ujarnya.
Ia berharap kerja sama pengawasan dana desa sudah mulai dilakukan pada awal 2018 dan bermanfaat untuk masyarakat di daerah ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kami sangat mengapresiasi perjanjian kerja sama pengawasan dan penanganan masalah dana desa ini," kata Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan usai penandatangan nota kesepahaman (MoU) pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan penanganan masalah dana desa, di Pangkalpinang, Selasa.
Ia menjelaskan dengan adanya kerja sama pengawasan dan evaluasi pencairan dana desa secara bersama-sama akan memberikan rasa aman, nyaman dan tertib kepada perangkat desa dalam merealisasikan kegiatan pembangunan, pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat desa.
"Kami berharap kepala desa tidak lagi takut untuk melaksanakan pembangunan yang menggunakan dana desa," katanya.
Erzaldi menilai selama ini pelaksanaan dana desa sudah cukup baik, namun masih ada kepala desa yang takut merealisasikan program pembangunan menggunakan dana desa tersebut.
"Masih ada dana desa yang tidak terserap. Kita malu jika dana ini tidak terserap," ujarnya.
Ia mengapresiasi Kapolda Provinsi Kepulauan Babel yang mengeluarkan buku panduan penggunaan dana desa untuk membantu kepala desa dalam merealisasikan dana tersebut.
"Ini artinya ada terobosan, usaha dan produk inovasi Kapolda untuk membantu para kades dalam merealisasikan dana desa," katanya.
Kapolda Provinsi Kepulauan Babel Brigjen Pol Syaiful Zachri mengatakan kepolisian berkoordinasi dengan pemprov dan TNI untuk bersama-sama membantu aparatur desa menggunakan dana desa.
"Kami telah membentuk tim pengawasan gabungan mengawasi dana desa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan administrasi kegiatan dan evaluasi dengan target seluruh dana desa terserap untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan warga desa tersebut," ujarnya.
Ia berharap kerja sama pengawasan dana desa sudah mulai dilakukan pada awal 2018 dan bermanfaat untuk masyarakat di daerah ini," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017