Pangkalpinang (Antara Babel) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terus mengupayakan agar seluruh sekolah di kota itu tidak kekurangan tenaga pendidik atau guru.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Edison Taher, Rabu, mengatakan sejak diberlakukannya moratorium, sampai sekarang belum ada pengangkatan ASN baru, bahkan di Kemendikbud pun jika ada perekrutan ASN pendidikan hanya boleh di wilayah terluar dan pedesaan.
"Selain itu dengan dikeluarkannya PP 48 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pimpinan daerah tidak boleh mengangkat guru honorer daerah dan Tahun 2018 nanti banyak guru yang pensiun semakin membuat kami mengalami sedikit kesulitan," katanya.
Mengenai hal iti, pihaknya akan semaksimal mungkin berusaha agar jangan sampai anak-anak murid tidak memiliki pengajar di sekolah karena kekurangan guru.
Dikatakannya, salah satu cara menyiasati kekurangan guru, pihaknya telah mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam membantu dunia pendidikan melalui komite sekolah.
"Selain menggunakan 15 persen dari dana Bos APBN untuk membayar guru, tahun ini kami juga sudah mengupayakan melalui BOS daerah yang di mana 70 persen anggarannya digunakan untuk membayar guru honorer," ujarnya.
Edison mengatakan, bantuan pendidikan yang disumbangkan masyarakat melalui komite akan dipergunakan untuk menambah gaji honorer yang belum mampu tercover sepenuhnya oleh BOS APBN dan daerah.
"Yang jelas sebelum menerima bantuan pendidikan dari masyarakat melalui komite, kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli untuk membuat dasar hukumnya, yakni Perwako No 8 Tahun 2017. Bahkan payung hukum kita diminta oleh Kemendikbud untuk sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang sama di daerah lain," ujarnya
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Edison Taher, Rabu, mengatakan sejak diberlakukannya moratorium, sampai sekarang belum ada pengangkatan ASN baru, bahkan di Kemendikbud pun jika ada perekrutan ASN pendidikan hanya boleh di wilayah terluar dan pedesaan.
"Selain itu dengan dikeluarkannya PP 48 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pimpinan daerah tidak boleh mengangkat guru honorer daerah dan Tahun 2018 nanti banyak guru yang pensiun semakin membuat kami mengalami sedikit kesulitan," katanya.
Mengenai hal iti, pihaknya akan semaksimal mungkin berusaha agar jangan sampai anak-anak murid tidak memiliki pengajar di sekolah karena kekurangan guru.
Dikatakannya, salah satu cara menyiasati kekurangan guru, pihaknya telah mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam membantu dunia pendidikan melalui komite sekolah.
"Selain menggunakan 15 persen dari dana Bos APBN untuk membayar guru, tahun ini kami juga sudah mengupayakan melalui BOS daerah yang di mana 70 persen anggarannya digunakan untuk membayar guru honorer," ujarnya.
Edison mengatakan, bantuan pendidikan yang disumbangkan masyarakat melalui komite akan dipergunakan untuk menambah gaji honorer yang belum mampu tercover sepenuhnya oleh BOS APBN dan daerah.
"Yang jelas sebelum menerima bantuan pendidikan dari masyarakat melalui komite, kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli untuk membuat dasar hukumnya, yakni Perwako No 8 Tahun 2017. Bahkan payung hukum kita diminta oleh Kemendikbud untuk sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang sama di daerah lain," ujarnya
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017