Jakarta (Antaranews Babel) - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi tindak kekerasan seksual pada anak, salah satu caranya adalah membangun karakter bangsa agar peristiwa serupa tidak terus terulang.
"Memang pembangunan karakter bangsa, manusia, sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga itu," kata Presiden usai meresmikan pembangunan embung Saina, di Kabupaten Rote Ndao, NTT, yang dirilis oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Selasa.
Presiden mengakui bahwa kekerasan seksual pada anak ini sering terjadi, secara tidak langsung juga pengaruh negatif teknologi.
"Tapi memang secara tidak sadar, teknologi juga mengintervensi karakter-karakter kita secara tidak langsung," katanya menanggapi pertanyaan jurnalis.
Ketika ditanya mengenai hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan seksual pada anak yang telah diberlakukan, Kepala Negara mengatakan bahwa melalui peraturan tersebut pemerintah sudah memberikan ruang bagi pengadilan untuk memberikan efek jera.
Jokowi juga mebgingatkan bahwa hal tersebut tetap berada di ranah hukum.
"Ranahnya di ranah hukum. Keputusannya ada di sana. Tapi ruang itu sudah disediakan untuk efek jera. Kalau keputusan pengadilan ada ya kita eksekusi," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Memang pembangunan karakter bangsa, manusia, sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga itu," kata Presiden usai meresmikan pembangunan embung Saina, di Kabupaten Rote Ndao, NTT, yang dirilis oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Selasa.
Presiden mengakui bahwa kekerasan seksual pada anak ini sering terjadi, secara tidak langsung juga pengaruh negatif teknologi.
"Tapi memang secara tidak sadar, teknologi juga mengintervensi karakter-karakter kita secara tidak langsung," katanya menanggapi pertanyaan jurnalis.
Ketika ditanya mengenai hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan seksual pada anak yang telah diberlakukan, Kepala Negara mengatakan bahwa melalui peraturan tersebut pemerintah sudah memberikan ruang bagi pengadilan untuk memberikan efek jera.
Jokowi juga mebgingatkan bahwa hal tersebut tetap berada di ranah hukum.
"Ranahnya di ranah hukum. Keputusannya ada di sana. Tapi ruang itu sudah disediakan untuk efek jera. Kalau keputusan pengadilan ada ya kita eksekusi," ucapnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018