Muntok (Antara Babel) - Calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Sri Rahayuni meminta pemerintah daerah setempat meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya dalam pelaksanaan jaminan kesehatan rakyat.
"Saat ini pemkab sudah menggulirkan jaminan kesehatan rakyat (Jamkesra) dan pemerintah pusat menerbitkan perlindungan jaminan kesehatan nasional dan sudah berjalan baik, namun masih ada beberapa hal detail pelaksanaannya yang perlu diperhatikan," ujar dia di Muntok, Minggu.
Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan jamkesra yang sudah berjalan selama tiga tahun terakhir banyak dinikmati manfaatnya oleh masyarakat setempat, namun pada praktiknya masih ada kekurangan yang sering dijumpai di lapangan dan harus segera dibenahi.
Ia mencontohkan, sebagai syarat utama mendapatkan perlindungan jamkesra yaitu membawa foto kopi KTP atau kartu keluarga ke pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah maka pasien akan mendapatkan pelayanan gratis.
Pada kenyataannya, kata dia, tidak semua pasien yang datang ke puskesmas atau RSUD membawa foto kopi KTP atau KK, sehingga terpaksa si pasien atau keluarganya harus kembali ke rumah untuk mengambil identitas kependudukannya dan memfoto kopinya terlebih dahulu.
"Kasus ini tidak hanya sekali. Ini harus segera dibenahi untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan jaminan kesehatan yang menggunakan anggaran APBD tersebut," katanya.
Kejadian seperti itu tidak perlu terjadi jika pemkab berani mengeluarkan kebijakan yang lebih prorakyat, misalnya dengan menerbitkan kartu berobat khusus dan sudah terintegrasi dengan jaringan di seluruh pusat pelayanan milik pemkab.
Menurut caleg perempuan dari Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritip tersebut, masyarakat dari pelosok kadang lupa membawa KTP/KK atau sama sekali tidak tahu persyaratan memfoto kopi identitas kependudukan tersebut, sehingga mereka saat berobat diwajibkan membayar biaya pelayanan.
"Kami berjanji jika nanti terpilih menjadi anggota legislatif kabupaten, kami akan memperbaiki program ini dan masyarakat tidak perlu direpotkan dengan prosedur," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Saat ini pemkab sudah menggulirkan jaminan kesehatan rakyat (Jamkesra) dan pemerintah pusat menerbitkan perlindungan jaminan kesehatan nasional dan sudah berjalan baik, namun masih ada beberapa hal detail pelaksanaannya yang perlu diperhatikan," ujar dia di Muntok, Minggu.
Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan jamkesra yang sudah berjalan selama tiga tahun terakhir banyak dinikmati manfaatnya oleh masyarakat setempat, namun pada praktiknya masih ada kekurangan yang sering dijumpai di lapangan dan harus segera dibenahi.
Ia mencontohkan, sebagai syarat utama mendapatkan perlindungan jamkesra yaitu membawa foto kopi KTP atau kartu keluarga ke pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah maka pasien akan mendapatkan pelayanan gratis.
Pada kenyataannya, kata dia, tidak semua pasien yang datang ke puskesmas atau RSUD membawa foto kopi KTP atau KK, sehingga terpaksa si pasien atau keluarganya harus kembali ke rumah untuk mengambil identitas kependudukannya dan memfoto kopinya terlebih dahulu.
"Kasus ini tidak hanya sekali. Ini harus segera dibenahi untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan jaminan kesehatan yang menggunakan anggaran APBD tersebut," katanya.
Kejadian seperti itu tidak perlu terjadi jika pemkab berani mengeluarkan kebijakan yang lebih prorakyat, misalnya dengan menerbitkan kartu berobat khusus dan sudah terintegrasi dengan jaringan di seluruh pusat pelayanan milik pemkab.
Menurut caleg perempuan dari Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritip tersebut, masyarakat dari pelosok kadang lupa membawa KTP/KK atau sama sekali tidak tahu persyaratan memfoto kopi identitas kependudukan tersebut, sehingga mereka saat berobat diwajibkan membayar biaya pelayanan.
"Kami berjanji jika nanti terpilih menjadi anggota legislatif kabupaten, kami akan memperbaiki program ini dan masyarakat tidak perlu direpotkan dengan prosedur," kata dia.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014