Jakarta (Antaranews Babel) - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan Indonesia harus kembali pada demokrasi Pancasila yang menekankan kebebasan dengan bertanggung jawab dan meninggalkan demokrasi yang terlalu bebas.
"Meminimalisir penerapan demokrasi yang ada liberal dipotong dan kembali demokrasi Pancasila yang berisi kedemokrasian ada batasan tidak terlalu bebas," ujar Kapolri dalam acara silaturahim nasional dai kamtibmas di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan demokrasi bebas berbahaya apabila diimplementasikan pada masyarakat kelas bawah yang tidak puas karena kesejahteraannya kurang dan tidak mau banyak retorika.
Demokrasi di kelas bawah juga memiliki risiko memecah bangsa karena adanya konflik horizontal.
Demokrasi mengarah liberal, kata Tito Karnavian, memberi ruang berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, tetapi juga memberikan ruang dengan dampak negatif, yakni ideologi atau pemahaman yang mungkin tidak paralel dengan Pancasila dan NKRI.
Ia mencontohkan ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila adalah takfiri, yakni mengkafirkan orang lain yang terjadi pada sejumlah peristiwa bom bunuh diri.
Selain kembali pada demokrasi Pancasila, Tito Karnavian menuturkan pemerintah perlu membesarkan jumlah kelas menengah yang memiliki kesejahteraan lebih lebih baik serta pendidikan lebih baik dan rasional.
"Kita melihat apakah mungkin bisa dilakukan membesarkan kelas menengah agar demokrasi liberal tidak sampai kebablasan dan tidak memberi ruang yang bisa memecah bangsa seperti khilafah," ucap Kapolri.
Selanjutnya, yang dapat dilakukan dalam membesar masyarakat menengah adalah menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen serta menjaga stabilitas politik dan keamanan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Meminimalisir penerapan demokrasi yang ada liberal dipotong dan kembali demokrasi Pancasila yang berisi kedemokrasian ada batasan tidak terlalu bebas," ujar Kapolri dalam acara silaturahim nasional dai kamtibmas di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan demokrasi bebas berbahaya apabila diimplementasikan pada masyarakat kelas bawah yang tidak puas karena kesejahteraannya kurang dan tidak mau banyak retorika.
Demokrasi di kelas bawah juga memiliki risiko memecah bangsa karena adanya konflik horizontal.
Demokrasi mengarah liberal, kata Tito Karnavian, memberi ruang berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, tetapi juga memberikan ruang dengan dampak negatif, yakni ideologi atau pemahaman yang mungkin tidak paralel dengan Pancasila dan NKRI.
Ia mencontohkan ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila adalah takfiri, yakni mengkafirkan orang lain yang terjadi pada sejumlah peristiwa bom bunuh diri.
Selain kembali pada demokrasi Pancasila, Tito Karnavian menuturkan pemerintah perlu membesarkan jumlah kelas menengah yang memiliki kesejahteraan lebih lebih baik serta pendidikan lebih baik dan rasional.
"Kita melihat apakah mungkin bisa dilakukan membesarkan kelas menengah agar demokrasi liberal tidak sampai kebablasan dan tidak memberi ruang yang bisa memecah bangsa seperti khilafah," ucap Kapolri.
Selanjutnya, yang dapat dilakukan dalam membesar masyarakat menengah adalah menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen serta menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018