Jakarta (Antaranews Babel) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan menekankan bahwa perkebunan sawit telah membantu Indonesia dalam meraih Target Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.
"Karena sawit ini menyangkut masalah 'no poverty', SDGs nomor satu, jadi ya mereka harus sadar bahawa dampaknya itu terhadap kemiskinan jadi akan besar kalau sampai itu di-banned atau di-passing out dari Eropa," kata Luhut usai memberikan pidato kunci dalam seminar nasional Badan Lingkungan Hidup PBB (UN Environment) tentang SDGS di Jakarta, Senin.
Dia juga mengklaim bahwa PBB berpihak pada Indonesia tentang sawit untuk meningkatkan perekonomian petani kecil d berbagai daerah di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa.
Saat menyampaikan pidato kuncinya, Luhut sempat bertanya kepada Sekretaris Eksekutif Fasilitas Pembiayaan Pertanahan Tropis (TLFF) UN Environment, Satya Tripathi tentang komitmen dukungan PBB untuk pemberdayaan petani sawit.
"Ya, mereka akan membantu, seperti dari Pak Satya, merasa Indonesia benar, 'kan ini negara-negara berkembang umumnya, jangan dong ada 'double standrad', jadi mereka banyak yang dukung," katanya.
Menurut Luhut, TLFF telah berkomitmen melaksanakan program bernilai beberapa ratus juta dolar AS, dan salah satunya tengah berlangsung di Jambi.
"Ya, dari 'planting' mereka mempunyai program itu dan saya melihat sudah ada berapa ratus juta yang sudah mulai, saya belum mengetahui berapa jumlah pastinya, tetapi sudah mulai mereka kasih program di Jambi," katnya.
Seminar Nasional Keberlanjutan untuk Semua: Menuju Peta Jalan SDGs Terfokus di Indonesia di Jakarta diselenggarakan UN environment, TLFF dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mempercepat pelaksanaan peta jalan untuk meraih SDGs di Indonesia.
Pembukaan seminar tersebut juga dihadir Direktur Eksekutif UN Environment Erik Solheim, Wakil Menteri Kementerian Luar Negeri AM Fachir dan Deputi Bidang Pembangunan MAsyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dr. Subandi Sardjoko.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Karena sawit ini menyangkut masalah 'no poverty', SDGs nomor satu, jadi ya mereka harus sadar bahawa dampaknya itu terhadap kemiskinan jadi akan besar kalau sampai itu di-banned atau di-passing out dari Eropa," kata Luhut usai memberikan pidato kunci dalam seminar nasional Badan Lingkungan Hidup PBB (UN Environment) tentang SDGS di Jakarta, Senin.
Dia juga mengklaim bahwa PBB berpihak pada Indonesia tentang sawit untuk meningkatkan perekonomian petani kecil d berbagai daerah di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa.
Saat menyampaikan pidato kuncinya, Luhut sempat bertanya kepada Sekretaris Eksekutif Fasilitas Pembiayaan Pertanahan Tropis (TLFF) UN Environment, Satya Tripathi tentang komitmen dukungan PBB untuk pemberdayaan petani sawit.
"Ya, mereka akan membantu, seperti dari Pak Satya, merasa Indonesia benar, 'kan ini negara-negara berkembang umumnya, jangan dong ada 'double standrad', jadi mereka banyak yang dukung," katanya.
Menurut Luhut, TLFF telah berkomitmen melaksanakan program bernilai beberapa ratus juta dolar AS, dan salah satunya tengah berlangsung di Jambi.
"Ya, dari 'planting' mereka mempunyai program itu dan saya melihat sudah ada berapa ratus juta yang sudah mulai, saya belum mengetahui berapa jumlah pastinya, tetapi sudah mulai mereka kasih program di Jambi," katnya.
Seminar Nasional Keberlanjutan untuk Semua: Menuju Peta Jalan SDGs Terfokus di Indonesia di Jakarta diselenggarakan UN environment, TLFF dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mempercepat pelaksanaan peta jalan untuk meraih SDGs di Indonesia.
Pembukaan seminar tersebut juga dihadir Direktur Eksekutif UN Environment Erik Solheim, Wakil Menteri Kementerian Luar Negeri AM Fachir dan Deputi Bidang Pembangunan MAsyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dr. Subandi Sardjoko.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018