Jakarta (Antaranews Babel) - Investasi di bidang pengembangan pelabuhan dinilai memerlukan kepastian hukum karena meski peluang bisnisnya terbuka lebar, masih ada sejumlah tantangan yang mengganggu keberlanjutan bisnis sektor tersebut.
"Kita memang perlu investasi di pelabuhan, tapi yang penting bagaimana pemerintah bisa memberikan kepastian hukum bagi para calon operator di bisnis tersebut," kata Direktur National Maritime Institute Siswanto Rusdi dalam diskusi bertajuk "Peran dan Nasib Investasi Swasta di Industri Maritim dalam Upaya Peningkatan Kinerja Logistik Nasional" di Jakarta, Rabu.
Siswanto menuturkan bisnis pelabuhan menjadi suatu peluang besar bagi Indonesia yang negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Terlebih, di masa depan, pemanfaatan sumber daya alam lama kelamaan akan habis.
"Lima tahun ke depan yang bisa dikembangkan menurut saya adalah pelabuhan. Bahkan kita membangun 5.000 pelabuhan pun rasanya akan tidak cukup," katanya.
Di sisi lain, meski peluang bisnisnya besar, Siswanto mengingatkan investasi besar yang ditanamkan investor harus bisa dijaga.
Ia mencatat ada sejumlah perseteruan dalam bisnis pelabuhan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam investasi tersebut. Hal itu, dikhawatirkan akan membuat iklim investasi di sektor tersebut menjadi preseden buruk.
"Padahal bagi investor, kalau tidak ada gejolak akan menjadi poin bagus untuk investasi, terutama investor asing," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kelembagaan Logistik Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Farah Heliantina menjelaskan sektor mariitm dapat menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Namun, ia menegaskan perlu ada jaminan yang jelas mengenai bisnis pengelolaan pelabuhan yang membutuhkan investas besar itu.
"Masih ada masa depan yang cerah di sektor ini, tapi perlu digarisbawahi tentang 'sharing economy' dan keberlanjutan kebijakan, itu penting. Industri maritim itu investasi jangka panjang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Kita memang perlu investasi di pelabuhan, tapi yang penting bagaimana pemerintah bisa memberikan kepastian hukum bagi para calon operator di bisnis tersebut," kata Direktur National Maritime Institute Siswanto Rusdi dalam diskusi bertajuk "Peran dan Nasib Investasi Swasta di Industri Maritim dalam Upaya Peningkatan Kinerja Logistik Nasional" di Jakarta, Rabu.
Siswanto menuturkan bisnis pelabuhan menjadi suatu peluang besar bagi Indonesia yang negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Terlebih, di masa depan, pemanfaatan sumber daya alam lama kelamaan akan habis.
"Lima tahun ke depan yang bisa dikembangkan menurut saya adalah pelabuhan. Bahkan kita membangun 5.000 pelabuhan pun rasanya akan tidak cukup," katanya.
Di sisi lain, meski peluang bisnisnya besar, Siswanto mengingatkan investasi besar yang ditanamkan investor harus bisa dijaga.
Ia mencatat ada sejumlah perseteruan dalam bisnis pelabuhan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam investasi tersebut. Hal itu, dikhawatirkan akan membuat iklim investasi di sektor tersebut menjadi preseden buruk.
"Padahal bagi investor, kalau tidak ada gejolak akan menjadi poin bagus untuk investasi, terutama investor asing," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kelembagaan Logistik Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Farah Heliantina menjelaskan sektor mariitm dapat menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Namun, ia menegaskan perlu ada jaminan yang jelas mengenai bisnis pengelolaan pelabuhan yang membutuhkan investas besar itu.
"Masih ada masa depan yang cerah di sektor ini, tapi perlu digarisbawahi tentang 'sharing economy' dan keberlanjutan kebijakan, itu penting. Industri maritim itu investasi jangka panjang," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018