Sungailiat, Babel (Antaranews Babel) - Puluhan warga dari Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuntut DPRD agar serius menyikapi pemekaran wilayah demi pembentukan Kabupaten Bangka Utara.
"Kita mau tahun depan ada pemekaran, walau belum tentu jadi kabupaten, tapi sudah melengkapi syarat administratif karena kami butuh lima kecamatan dan 22 desa supaya Kabupaten Bangka Utara bisa terwujud, " kata salah seorang warga Joni Iskandar di Sungailiat, Senin.
Dia mengatakan, warga menginginkan semua pihak peduli dan merealisasikan keinginan warga di daerah Bangka Utara, sehingga diminta adanya komitmen dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menetapkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bupati dan Wakil Bupati Bangka yang baru terpilih, Mulkan-Syahbudin juga diminta agar membantu mewujudkan impian warga daerah Bangka Utara selama ini.
"Perhatian, bupati itu dipilih oleh rakyat, beliau itu menang di Belinyu. Anggota DPRD Bangka juga ada yang ngambil suara di Belinyu, jadi dukung kami, bantu kami, itu baru adil," katanya.
Sementara, Ketua Forum Koordinasi Daerah Bangka Utara Heru Kailani mengatakan, perjuangan pembentukan Bangka Utara hampir 20 tahun dan sudah sampai ke pusat.
Bangka Utara berada pada urutan ke-9 dari 173 daerah yang diusulkan pemekaran dan telah masuk dalam pembahasan di DPR RI serta telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI.
"Kita tahu dalam program 100 hari kerja bupati itu masuk pemekaran Bangka Utara. Kami sempat terkecoh di RPJMD tersebut tidak masuk pemekaran Bangka Utara, tetapi sudah masuk dalam pengembangan daerah otonom baru. Kami apresiasi itu, kami minta dukungan bapak dan ibu, Bangka Utara harga mati dan kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan," kata Heru.
Dia membantah usulan pemekaran itu untuk kepentingan politik, apalagi perjuangan itu telah berlangsung lama namun masih terkendala di kabupaten untuk memuluskan Pembentukan Bangka Utara dan ada moratorium pemekaran di pusat.
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian Napitupulu mengatakan, pihaknya tetap akan mendukung aspirasi yang menjadi keinginan warga Bangka Utara dan meminta adanya pemetaan rencana kecamatan dan segera disampaikan.
"Marilah kita bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini terputus, kalau ada terkesan Belinyu `dianaktirikan`, itu tidak ada, semua sama," kata Parulian.
Pihaknya akan sesegera mungkin menindaklanjuti sesuai hasil pertemuan antara warga, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Bangka.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Rendra Basri mengatakan, DPRD Bangka belum pernah menerima usulan dari Pemkab Bangka untuk penataan daerah pemekaran di Kecamatan Belinyu dan Kecamata Riau Silip, sehingga tidak bisa melakukan pembahasan apalagi menandatangani memorandum.
Perda yang akan mengakomodir pemekaran serta pemetaaan potensi seperti wilayah, jumlah penduduk dan lainnya juga belum dimiliki pemerintah setempat.
"Memang sudah lama, kami pun sadar kenapa lama, sekarang kita sepakat, pemekarannya harus cepat diselesaikan bersama. Kami tidak ada niat menghambat memorandum pemekaran," kata Rendra.
Dia mengharapkan rancangan pemekaran segera disampaikan pemerintah daerah, apabila telah diselesaikan dan memungkinkan akan ditandatangani untuk pemekaran.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Akhmad Mukhsin mengatakan, pada dasarnya Pemkab Bangka sangat mendukung pembentukan Kabupaten Bangka Utara yang dibuktikan dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Bangka yang memfasilitasi pemekaran wilayah.
"Itu wujud kesungguhan pemerintah dalam rangka mendukung pemerkaran wilayah, tetapi pemekaran ini perlu dilengkapi dengan persyaratan, kita harus bahu membahu, tidak hanya forkoda saja, tetapi juga pemerintah," kata Akhmad Mukhsin.
Ia menambahkan, pemerintah daerah dalam hal ini melakukan fasilitasi untuk pemekaran desa, kelurahan dan kecamatan agar terpenuhi persyaratan pembentukan kabupaten dengan lima kecamatan dan lain-lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Kita mau tahun depan ada pemekaran, walau belum tentu jadi kabupaten, tapi sudah melengkapi syarat administratif karena kami butuh lima kecamatan dan 22 desa supaya Kabupaten Bangka Utara bisa terwujud, " kata salah seorang warga Joni Iskandar di Sungailiat, Senin.
Dia mengatakan, warga menginginkan semua pihak peduli dan merealisasikan keinginan warga di daerah Bangka Utara, sehingga diminta adanya komitmen dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menetapkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bupati dan Wakil Bupati Bangka yang baru terpilih, Mulkan-Syahbudin juga diminta agar membantu mewujudkan impian warga daerah Bangka Utara selama ini.
"Perhatian, bupati itu dipilih oleh rakyat, beliau itu menang di Belinyu. Anggota DPRD Bangka juga ada yang ngambil suara di Belinyu, jadi dukung kami, bantu kami, itu baru adil," katanya.
Sementara, Ketua Forum Koordinasi Daerah Bangka Utara Heru Kailani mengatakan, perjuangan pembentukan Bangka Utara hampir 20 tahun dan sudah sampai ke pusat.
Bangka Utara berada pada urutan ke-9 dari 173 daerah yang diusulkan pemekaran dan telah masuk dalam pembahasan di DPR RI serta telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI.
"Kita tahu dalam program 100 hari kerja bupati itu masuk pemekaran Bangka Utara. Kami sempat terkecoh di RPJMD tersebut tidak masuk pemekaran Bangka Utara, tetapi sudah masuk dalam pengembangan daerah otonom baru. Kami apresiasi itu, kami minta dukungan bapak dan ibu, Bangka Utara harga mati dan kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan," kata Heru.
Dia membantah usulan pemekaran itu untuk kepentingan politik, apalagi perjuangan itu telah berlangsung lama namun masih terkendala di kabupaten untuk memuluskan Pembentukan Bangka Utara dan ada moratorium pemekaran di pusat.
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian Napitupulu mengatakan, pihaknya tetap akan mendukung aspirasi yang menjadi keinginan warga Bangka Utara dan meminta adanya pemetaan rencana kecamatan dan segera disampaikan.
"Marilah kita bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini terputus, kalau ada terkesan Belinyu `dianaktirikan`, itu tidak ada, semua sama," kata Parulian.
Pihaknya akan sesegera mungkin menindaklanjuti sesuai hasil pertemuan antara warga, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Bangka.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Rendra Basri mengatakan, DPRD Bangka belum pernah menerima usulan dari Pemkab Bangka untuk penataan daerah pemekaran di Kecamatan Belinyu dan Kecamata Riau Silip, sehingga tidak bisa melakukan pembahasan apalagi menandatangani memorandum.
Perda yang akan mengakomodir pemekaran serta pemetaaan potensi seperti wilayah, jumlah penduduk dan lainnya juga belum dimiliki pemerintah setempat.
"Memang sudah lama, kami pun sadar kenapa lama, sekarang kita sepakat, pemekarannya harus cepat diselesaikan bersama. Kami tidak ada niat menghambat memorandum pemekaran," kata Rendra.
Dia mengharapkan rancangan pemekaran segera disampaikan pemerintah daerah, apabila telah diselesaikan dan memungkinkan akan ditandatangani untuk pemekaran.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Akhmad Mukhsin mengatakan, pada dasarnya Pemkab Bangka sangat mendukung pembentukan Kabupaten Bangka Utara yang dibuktikan dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Bangka yang memfasilitasi pemekaran wilayah.
"Itu wujud kesungguhan pemerintah dalam rangka mendukung pemerkaran wilayah, tetapi pemekaran ini perlu dilengkapi dengan persyaratan, kita harus bahu membahu, tidak hanya forkoda saja, tetapi juga pemerintah," kata Akhmad Mukhsin.
Ia menambahkan, pemerintah daerah dalam hal ini melakukan fasilitasi untuk pemekaran desa, kelurahan dan kecamatan agar terpenuhi persyaratan pembentukan kabupaten dengan lima kecamatan dan lain-lainnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018