Jakarta, (Antara Babel) - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada pelestarian lingkungan, The Nature Conservancy, menyatakan sampah merupakan isu paling mengkhawatirkan bagi kawasan konservasi kelautan.
"Limbah yang paling mengkhawatirkan itu sampah. Ditambah daya dukung alam terhadap perkembangan kehidupan (manusia) juga terbatas. Maka persoalan sampah ini serius sekali," kata Direktur Program Kelautan TNC Indonesia Gondan Renosari dalam diskusi di Jakarta, Kamis.
Menurut Gondan, perkembangan kehidupan manusia mau tidak mau juga berdampak pada lingkungan. Populasi serta pola gaya hidup manusia yang berubah terus menciptakan sampah-sampah yang mengotori lingkungan.
Oleh karena itu, ia bersama tim mengaku terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, utamanya yang tinggal di lingkungan pesisir, untuk menjaga potensi alam yang ada secara berkesinambungan.
"Kami juga bekerjasama dengan pemda dan kelompok masyarakat untuk bisa merencanakan pariwisata kelautan dengan wawasan 'sustainability' (berkesinambungan, red)," katanya.
Hingga saat ini, pihaknya mengklaim telah berhasil membantu pembentukan dan pengelolaan kawasan perlindungan laut hingga seluas 5,5 juta hektar di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti senior untuk kebijakan laut dan pesisir dari Duke University, Linwood Pendleton memaparkan bahwa polusi dan sampah merupakan masalah utama yang dihadapi kawasan pesisir.
Padahal, seperti halnya di Amerika Serikat, kawasan pesisir menempati setengah dari total permukiman yang ada dan merupakan tempat penduduknya mencari penghidupan.
Dikatakan Pendleton, sekitar 52 persen kawasan perumahan di AS berada di pesisir. Sementara itu 1,7 juta penduduk AS bekerja di industri pariwisata laut yang bernilai 70 miliar dolar AS.
"Tapi jika kondisi pesisir tidak diperhatikan, ada masalah seperti gangguan kesehatan, abrasi dan lainnya yang bisa sangat merugikan. Kami bahkan pernah melakukan riset yang memperkirakan sekitar 14 juta - 35 juta dolar AS bisa dihabiskan selama setahun untuk biaya pengobatan gangguan kesehatan akibat polusi di wilayah pesisir," ujar Pendleton.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Limbah yang paling mengkhawatirkan itu sampah. Ditambah daya dukung alam terhadap perkembangan kehidupan (manusia) juga terbatas. Maka persoalan sampah ini serius sekali," kata Direktur Program Kelautan TNC Indonesia Gondan Renosari dalam diskusi di Jakarta, Kamis.
Menurut Gondan, perkembangan kehidupan manusia mau tidak mau juga berdampak pada lingkungan. Populasi serta pola gaya hidup manusia yang berubah terus menciptakan sampah-sampah yang mengotori lingkungan.
Oleh karena itu, ia bersama tim mengaku terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, utamanya yang tinggal di lingkungan pesisir, untuk menjaga potensi alam yang ada secara berkesinambungan.
"Kami juga bekerjasama dengan pemda dan kelompok masyarakat untuk bisa merencanakan pariwisata kelautan dengan wawasan 'sustainability' (berkesinambungan, red)," katanya.
Hingga saat ini, pihaknya mengklaim telah berhasil membantu pembentukan dan pengelolaan kawasan perlindungan laut hingga seluas 5,5 juta hektar di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti senior untuk kebijakan laut dan pesisir dari Duke University, Linwood Pendleton memaparkan bahwa polusi dan sampah merupakan masalah utama yang dihadapi kawasan pesisir.
Padahal, seperti halnya di Amerika Serikat, kawasan pesisir menempati setengah dari total permukiman yang ada dan merupakan tempat penduduknya mencari penghidupan.
Dikatakan Pendleton, sekitar 52 persen kawasan perumahan di AS berada di pesisir. Sementara itu 1,7 juta penduduk AS bekerja di industri pariwisata laut yang bernilai 70 miliar dolar AS.
"Tapi jika kondisi pesisir tidak diperhatikan, ada masalah seperti gangguan kesehatan, abrasi dan lainnya yang bisa sangat merugikan. Kami bahkan pernah melakukan riset yang memperkirakan sekitar 14 juta - 35 juta dolar AS bisa dihabiskan selama setahun untuk biaya pengobatan gangguan kesehatan akibat polusi di wilayah pesisir," ujar Pendleton.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014