Lampung Tengah, (Antaranews Babel) - Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada 1.300 warga di Kabupaten Lampung Tengah sebagai bukti hukum kepemilikan lahan masyarakat.
"Sertifikat ini penting karena ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," kata Presiden dalam sambutannya saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat pada Jumat di Komplek Pemkab di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.
Menurut Presiden, konflik sengketa lahan sering terjadi di daerah-daerah.
Presiden menjelaskan terdapat 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang harus disertifikatkan. Untuk Provinsi Lampung terdapat 264 ribu bidang tanah yang akan disertifikatkan hingga akhir 2018.
Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pemberian sertifikat untuk seluruh tanah di Lampung rencananya akan selesai pada 2023.
Presiden juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam mengagunkan sertifikat tanah ke bank guna mendapatkan modal.
"Saya hanya titip, sebelum dipakai agunan tolong dikalkulasi dulu kalau mau pinjam ke bank. Dihitung, dikalkulasi, bisa mencicil tidak setiap bulan. Kalau tidak bisa enggak usah," ujar Presiden.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai agar dana dari pinjaman dimanfaatkan bagi hal-hal produktif.
Pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), telah membagikan 11,4 juta sertifikat dengan rincian yaitu pada 2015 sebanyak 967.490 sertifikat, kemudian 2016 sebanyak 1.168.095 sertifikat, dan pada 2017 sebanyak 5,4 juta sertifikat.
Selain itu Presiden juga menitip agar masyarakat terus merawat dan memelihara persatuan dan kerukunan Indonesia.
"Karena aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan. Saya titip jangan sampai karena pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, antar kampung ga saling sapa, di majelis taklim tidak saling sapa, antar teman ga saling sapa," tegas Presiden.
Dia mengingatkan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah maupun presiden di Indonesia yang diselenggarakan lima tahun sekali jangan sampai merusak persaudaraan karena perbedaan pandangan politik dan pengaruh media sosial.
Usai menunaikan solat Jumat di Masjid Istiqlal, Kabupaten Lampung Tengah, Presiden melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Timur.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Sertifikat ini penting karena ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," kata Presiden dalam sambutannya saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat pada Jumat di Komplek Pemkab di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.
Menurut Presiden, konflik sengketa lahan sering terjadi di daerah-daerah.
Presiden menjelaskan terdapat 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang harus disertifikatkan. Untuk Provinsi Lampung terdapat 264 ribu bidang tanah yang akan disertifikatkan hingga akhir 2018.
Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pemberian sertifikat untuk seluruh tanah di Lampung rencananya akan selesai pada 2023.
Presiden juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam mengagunkan sertifikat tanah ke bank guna mendapatkan modal.
"Saya hanya titip, sebelum dipakai agunan tolong dikalkulasi dulu kalau mau pinjam ke bank. Dihitung, dikalkulasi, bisa mencicil tidak setiap bulan. Kalau tidak bisa enggak usah," ujar Presiden.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai agar dana dari pinjaman dimanfaatkan bagi hal-hal produktif.
Pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), telah membagikan 11,4 juta sertifikat dengan rincian yaitu pada 2015 sebanyak 967.490 sertifikat, kemudian 2016 sebanyak 1.168.095 sertifikat, dan pada 2017 sebanyak 5,4 juta sertifikat.
Selain itu Presiden juga menitip agar masyarakat terus merawat dan memelihara persatuan dan kerukunan Indonesia.
"Karena aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan. Saya titip jangan sampai karena pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, antar kampung ga saling sapa, di majelis taklim tidak saling sapa, antar teman ga saling sapa," tegas Presiden.
Dia mengingatkan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah maupun presiden di Indonesia yang diselenggarakan lima tahun sekali jangan sampai merusak persaudaraan karena perbedaan pandangan politik dan pengaruh media sosial.
Usai menunaikan solat Jumat di Masjid Istiqlal, Kabupaten Lampung Tengah, Presiden melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Timur.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018