Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menginginkan 80 persen dana bagi hasil sektor penambangan bijih timah diberikan kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan merehabilitasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dana bagi hasil sektor tambang ini, 80 persen harus dibenamkan lagi ke daerah penghasil sumber daya alam itu," kata Fahri Hamzah usai berorasi kebangsaan di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia mengatakan peningkatan alokasi dana bagi hasil sektor pertambangan untuk daerah ini, paling tidak mengatasi kerusakan lingkungan pascapenambangan sumber daya alam itu.
"Paling tidak mengatasi kerusakan lingkungan dan mensejahterahkan orang di daerah itu. Jangan terbalik, tanahnya kaya sementara masih rakyatnya miskin," ujarnya.
Menurut dia untuk mensejahteraan masyarakat di daerah tambang ini, pemerintah pusat harus mengembalikan apa yang mereka ambil. Kenapa Papua bisa, sementara Babel hanya mendapatkan tiga persen saja.
"Dana bagi hasil ini harus dihitung kembali untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan darat, sungai, laut akibat penambangan ini, itu semua harus dihitung," katanya.
Oleh karena itu, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu menantang calon presiden pada Pilpres 2019 untuk mengembalikan 80 persen dana bagi hasil diberikan kepada daerah penghasil sumber daya alam tersebut.
"Saya kira ada capres yang berani berjanji mengembalikan dana bagi hasil tambang 80 persen ke daerah untuk mensejahterahkan masyarakat daerah ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Dana bagi hasil sektor tambang ini, 80 persen harus dibenamkan lagi ke daerah penghasil sumber daya alam itu," kata Fahri Hamzah usai berorasi kebangsaan di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia mengatakan peningkatan alokasi dana bagi hasil sektor pertambangan untuk daerah ini, paling tidak mengatasi kerusakan lingkungan pascapenambangan sumber daya alam itu.
"Paling tidak mengatasi kerusakan lingkungan dan mensejahterahkan orang di daerah itu. Jangan terbalik, tanahnya kaya sementara masih rakyatnya miskin," ujarnya.
Menurut dia untuk mensejahteraan masyarakat di daerah tambang ini, pemerintah pusat harus mengembalikan apa yang mereka ambil. Kenapa Papua bisa, sementara Babel hanya mendapatkan tiga persen saja.
"Dana bagi hasil ini harus dihitung kembali untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan darat, sungai, laut akibat penambangan ini, itu semua harus dihitung," katanya.
Oleh karena itu, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu menantang calon presiden pada Pilpres 2019 untuk mengembalikan 80 persen dana bagi hasil diberikan kepada daerah penghasil sumber daya alam tersebut.
"Saya kira ada capres yang berani berjanji mengembalikan dana bagi hasil tambang 80 persen ke daerah untuk mensejahterahkan masyarakat daerah ini," katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018