Toboali, Babel (Antaranews Babel) - DPRD Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengimbau Pemda untuk meningkatkan pengawasan internal dengan mengoptimalkan fungsi Inspektorat.
"Optimalisasi fungsi Inspektorat untuk melakukan pengawasan sangat penting, karena ini merupakan salah satu kiat untuk meminimalisirkan terjadinya praktek Tipikor," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samsul Bahri di Toboali, Selasa.
Ia mengatakan inspektorat selaku badan pengawas daerah (bawasda) harus bekerja secara maksimal dalam melaksanakan audit-audit di internal sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan APBD.
"Pemerintah daerah juga yang memiliki kewenangan harus memikirkan tunjangan kinerja mereka (auditor) dalam melaksanakan audit di internal. Sehingga resiko terjadinya penyimpangan dapat diminimalisir dan tidak berlanjut ke proses hukum. Tapi silahkan hukum tetap berjalan," katanya.
Selain itu, dengan terjadinya dugaan penyimpangan anggaran DPRD Basel juga akan lebih ekstra memperbaiki fungsi dan pengawasan sehingga kedepannya tidak lagi terjadi tindakan penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah Junjung Besaoh.
"Kejadian ini, terlepas disengaja atau tidak ini sudah terjadi, cuma kita ambil hikmahnya. Diharapkan kedepan kita saling mengkoreksi, baik pemkab dan dewan, termasuk sekda juga harus lebih memahami, semua pokoknya,"katanya.
Ia mengajak seluruh ASN dapat bekerja secara optimal dan menaati aturan, sehingga segala sesuatu hal hal yang menyalahi aturan dapat dihindari.
"Kalau menyangkut kinerja pemerintah daerah secara global, kami harapkan rekan rekan asn dapat bekerja sesuai dengan aturan yang telah ada, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal, " katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Optimalisasi fungsi Inspektorat untuk melakukan pengawasan sangat penting, karena ini merupakan salah satu kiat untuk meminimalisirkan terjadinya praktek Tipikor," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samsul Bahri di Toboali, Selasa.
Ia mengatakan inspektorat selaku badan pengawas daerah (bawasda) harus bekerja secara maksimal dalam melaksanakan audit-audit di internal sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan APBD.
"Pemerintah daerah juga yang memiliki kewenangan harus memikirkan tunjangan kinerja mereka (auditor) dalam melaksanakan audit di internal. Sehingga resiko terjadinya penyimpangan dapat diminimalisir dan tidak berlanjut ke proses hukum. Tapi silahkan hukum tetap berjalan," katanya.
Selain itu, dengan terjadinya dugaan penyimpangan anggaran DPRD Basel juga akan lebih ekstra memperbaiki fungsi dan pengawasan sehingga kedepannya tidak lagi terjadi tindakan penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah Junjung Besaoh.
"Kejadian ini, terlepas disengaja atau tidak ini sudah terjadi, cuma kita ambil hikmahnya. Diharapkan kedepan kita saling mengkoreksi, baik pemkab dan dewan, termasuk sekda juga harus lebih memahami, semua pokoknya,"katanya.
Ia mengajak seluruh ASN dapat bekerja secara optimal dan menaati aturan, sehingga segala sesuatu hal hal yang menyalahi aturan dapat dihindari.
"Kalau menyangkut kinerja pemerintah daerah secara global, kami harapkan rekan rekan asn dapat bekerja sesuai dengan aturan yang telah ada, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal, " katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018