Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan Telaah Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga(KKBPK) tengah tahun atau semester I 2019.
"Melalui kegiatan ini kita merealisasi apa saja capaian dan kendala kita dalam mencapai hasil yang optimal untuk program KKBPK selama 2019," kata Kepala BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Etna Estelita, di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan, telaah dari program KKBPK semester I-2019 mengusung tema, meningkatkan sinergisitas implementasi program kerja provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
Telaah Program KKBPK semseter I-2019 sangat strategis dan penting untuk mengetahui capaian program KKBPK serta rencana strategis untuk pencapaian program di semester II tahun 2019.
Selain itu kita juga dapat mengetahui kendala yang dihadapi selama kurun waktu semester I-2019 dan juga solusi yang akan diambil guna kelancaran serta keberhasilan program di semester II-2019.
Latar belakang dari dilaksanakan kegiatan ini adalah mengevaluasi dan membandingkan realisasi kegiatan dengan capaian (output) yang didapatkan selama 1 (satu) semester pada tahun 2019.
"Untuk selanjutnya ditelaah dan dianalisa bersama guna penetapan strategi pelaksanaan kegiatan pada semester II, sehingga kontrak kinerja kabupaten/ kota dan provinsi pada tahun 2019 bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan," ujarnya.
Sementara, Direktur Analis Dampak Kependudukan BKKBN RI, Hitima Wardani mengatakan, sasaran strategis dalam indikator kinerja tahun 2019, BKKBN harus mampu menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate/tfr) per wus (15- 49tahun) menjadi 2,28. Peningkatan pemakaian kontrasepsi modern juga harus menjadi 61,3 persen.
BKKBN juga harus menurunkan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi sebesar 24,6 persen, meningkatkan peserta KB aktif MKJP menjadi 23,5 persen.
"Kita juga harus memenuhi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) menjadi 9,91 persen, bertambahnya peserta KB aktif sebesar 772.753 akseptor dan terbentuknya kampung KB percontohan di 514 kabupaten dan kota," ujarnya.
Sasaran-sasaran diatas merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan program KKBPK di 2019, dimana pencapaian sasaran tersebut merupakan bagian yang penting dan akan turut menentukan pencapaian sasaran pembangunan KKBPK.
"Menjelang berakhirnya RPJMN 2015-2019, kita harus siap dengan berbagai kegiatan dalam upaya mempercepat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan," ujarnya.
Ia menambahkan, berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK, Babel merupakan salah satu dari delapan provinsi diseluruh Indonesia yang akan dijadikan daerah percontohan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (ZI WBK).
"Tentunya besar harapan kami hal tersebut dapat terwujud dengan dukungan dari para stakeholder dan mitrakerja dalam pengelolaan program KKBPK khususnya di Babel," ujarnya.
BKKBN Babel telaah capaian program KKBPK semester I-2019
Jumat, 16 Agustus 2019 14:01 WIB