Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan pemetaan potensi konflik untuk mengantisipasi gesekan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar pada Juni 2020.
"Ada banyak potensi yang harus diwaspadai sejak dini pada pelaksanaan seluruh tahapan setiap kali digelar pemilihan kepala desa," kata Bupati Bangka Barat Markus di Mentok, Kamis.
Menurut dia, pada tahapan pelaksanaan pilkades serentak sering memunculkan potensi konflik atau gesekan di tengah masyarakat, baik antarpendukung calon maupun antarkandidat.
Hal itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lain agar proses demokrasi berjalan sesuai asas dan aturan yang berlaku.
Markus mengharapkan para pemangku kepentingan yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada pilkades agar meningkatkan kerja sama dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
"Tanggung jawab tersebut wajib dilakukan hingga proses pemilihan tuntas dengan terpilihnya kepala desa masa jabatan yang baru," katanya.
Dalam pemetaan potensi konflik, menurut dia, pemerintah daerah tidak akan mampu berjalan sendiri, namun juga harus melibatkan pihak lain, seperti aparat kepolisian, TNI, kejaksaan, dan instansi lain atau kelompok masyarakat yang memiliki perhatian pada pilkades.
"Koordinasi antarlini harus terus dilakukan disertai dengan persiapan antisipasi agar proses pilkades serentak di 22 desa yang berada di lima kecamatan se-Bangka Barat bisa dilaksanakan sesuai aturan dan demokratis berintegritas," katanya.
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat petakan potensi konflik Pilkades serentak 2020
Kamis, 16 Januari 2020 15:21 WIB