Pangkalpinang (ANTARA) - Komisi IV DPR Republik Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membenahi pelabuhan perikanan agar provinsi kepulauan itu dapat mengekspor langsung produk perikanan ke negara tujuan.
"Pelabuhan ini harus segera dibenahi, sehingga pelaku usaha tidak lagi mengekspor ikan beserta produknya melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta," kata Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II 2019-2020 Dedi Mulyadi di Pangkalpinang, Selasa.
Dalam kunjungan kerja tersebut, rombongan melakukan pemantauan ke Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pangkalpinang.
Ia mengatakan selama ini ekspor kerapu, udang vaname, ikan kuning, cumi-cumi dan produk olahan perikanan Bangka Belitung dilakukan melalui pelabuhan di Jakarta, karena kondisi pelabuhan di daerah ini tidak memadai.
"Pelabuhan bagian yang harus dibenahi, karena Jakarta itu mendapatkan untung dari daerah, tetapi pemerintah ibukota negara itu tidak membagikan keuntungannya ke daerah," ujarnya.
Oleh karena itu, Komisi IV DPR akan mendorong dan membantu Pemprov Kepulauan Babel untuk membenahi kapasitas infrastruktur pelabuhan perikanan, agar daerah ini bisa mengekspor langsung hasil perikanan dan olahannya.
"Kalau daerah bisa mengekspor langsung hasil budidaya, penangkapan ikan dan olahan perikanan tentu akan berdampak terhadap penerimaan pajak di daerah," katanya.
Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pangkalpinang, M Darwin mengatakan ekspor budidaya udang vaname Bangka Belitung pada 2019 mengalami peningkatan 63 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Kita cukup menyayangkan hasil budidaya udang, ikan petani daerah ini tidak bisa diekspor langsung ke negara tujuan. Apabila pelaku usaha bisa mengekspor langsung tentu akan berdampak masyarakat dan perputaran uang di pemerintah daerah tentu menjadi lebih baik," katanya.
Komisi IV DPR dorong Bangka Belitung benahi pelabuhan perikanan
Selasa, 3 Maret 2020 13:24 WIB