Pemda Bangka Selatan undang PKL diskusi rencana relokasi

Toboali, Bangka Selatan (ANTARA) - Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengundang sejumlah pedagang Kaki Lima (PKL) Toboali di Ruang Rapat Gunung Namak Sekretariat Daerah setempat. 

"Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan program penataan wajah kota Toboali maka perlu dilakukan relokasi PKL di Simpang Lima sampai Gedung Nasional Toboali, "kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Ekonomi  Kabupaten Bangka Selatan Muhson di Toboali, Rabu (7/9).

Disampaikannya dalam diskusi ini mencari jalan tengah apa yang hendak disampaikan para pedagang agar pembangunan itu bisa berjalan dengan baik.

"Nanti ada dinas terkait yang akan menjelaskan maksud kegiatan dan kendala yang dihadapi oleh pihak ketiga kegiatan pedestarian ini,"kata dia.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan Ahmad Ansyori mengatakan Tahun 2022 ini pemerintah akan membangun beberapa tempat untuk penataan kota diantaranya pembangunan Tugu Lada,Tugu Adipura dan Pedestarian.

"Titiknya mulai dari Simpang Nanas sampai dengan Simpang Lima dan harus segera dilaksanakan pembangunan itu namun masih ada sedikit kendala di bagian relokasi PKL yang nanti akan dibahas oleh dinas terkait,"kata dia.

Dirinya mengatakan kegiatan itu sudah dilakukan lelang dan sudah ada pemenangnya namun belum bisa bekerja karena PKL belum direlokasi.

"Sampai saat ini waktu kita molor hampir dua minggu,semoga dalam diskusi ini ada titik temu,"kata dia.

Salah satu Pedagang Kaki Lima Simpang Lima Toboali Iskandar mengatakan sangat mendukung program itu namun terlebih dahulu para PKL dibina jangan dibinasakan.

"Intinya kami mendukung namun kalau di relokasi ke tempat yang telah disediakan pemerintah itu,kami keberatan karena biaya sewa yang mahal,"kata dia.

Dirinya berharap pemerintah memiliki alternatif lain untuk membina para pedagang ini sebab kondisi ekonomi saat ini sangat lemah.

"Bayangkan kalau harus membayar sewa,berapa yang bisa kami bawa pulang untuk anak istri, tolong buat kebijakan yang pro rakyat pak,"harapnya.