Kemenkop Alokasikan Rp80,5 Miliar Revitalisasi Pasar Rakyat

Jakarta (Antara Babel) - Kementerian Koperasi dan UKM mengalokasikan dana Rp80,5 miliar untuk merevitalisasi pasar rakyat di sejumlah provinsi pada tahun ini.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN (Anak Agung Gede Ngurah) Puspayoga dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu, menegaskan pemerintah sangat serius mewujudkan revitalisasi pasar rakyat sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat.

Menurut dia, pemerintah berkewajiban menata pasar rakyat karena ekonomi kerakyatan identik dengan pasar tersebut.

"Kami berkomitmen dengan hal itu sehingga kami mengalokasikan anggaran untuk menata pasar rakyat dalam APBN tahun ini," kata Puspayoga.

Selain fokus pada upaya revitalisasi, pihaknya juga tak segan meminta agar para pedagang bergabung dalam wadah koperasi.

Keberadaan koperasi, kata dia, akan lebih memudahkan pedagang untuk mendapatkan akses program bantuan pemerintah.

"Pemerintah melakukan berbagai program untuk mendukung ekonomi kerakyatan, seperti KUR, pemberian hak cipta gratis, izin UKM gratis, nomor induk koperasi dan program lainnya," katanya.

Terkait revitalisasi pasar, kata Puspayoga, program itu merupakan satu di antara prioritas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi telah mencanangkan 5.000 pasar selama 5 tahun hingga 2019 yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengatakan revitalisasi pasar sudah dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM sejak 2003 dengan total 567 pasar rakyat rampung direvitalisasi.

Dalam dua tahun terakhir saja yakni pada 2015-2016 ada 150 pasar rakyat yang direvitalisasi.

Pihaknya mengalokasikan Rp80,5 miliar untuk merevitalisasi 85 pasar rakyat pada 2016, sementara pada tahun sebelumnya 65 pasar yang direvitalisasi.

Selain itu, pihaknya juga mendapat alokasi anggaran untuk membangun 50 pasar rakyat dalam pagu indikatif APBN 2017 dengan nilai Rp950 juta tiap pasar.

"Pagu ini masih akan dibahas bisa saja alokasi anggarannya naik," kata Wayan.

Dia mengatakan, Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan revitalisasi pasar di daerahnya untuk APBN 2017.

Sampai saat ini, dikatakannya, Kementerian Koperasi dan UKM sudah mendapat proposal usulan revitalisasi pasar rakyat dari 30 daerah.