Jakarta (ANTARA) - "Nusantara Baru Indonesia Maju", menjadi baris tera (tagline) dalam perayaan ulang tahun Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia.
Pemerintah telah menargetkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Dengan segala keanekaragaman budaya, kekayaan alam yang melimpah, serta letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudera, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju.
Perjalanan menuju Indonesia Maju memang tidak mudah. Banyak tantangan dan masalah yang terbuka saat kita berusaha mencapai tujuan tersebut.
Hanya saja, di dalam setiap tantangan, selalu terdapat peluang dan harapan. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, mengatasi tantangan dengan strategi yang tepat, dan menjaga semangat kebersamaan sebagai bangsa, tujuan Indonesia Maju akan tercapai.
Salah satu tantangan yang dihadapi negara ini adalah korupsi dan birokrasi yang perlu terus didorong untuk lebih efisien.
Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah, yang membuat birokrasi menjadi tidak efisien dan menghambat pembangunan. Ketidakmampuan untuk memerangi korupsi secara efektif membuka "kotak" baru dari masalah, seperti ketidakpercayaan publik, ketidakadilan, dan ketidakmampuan untuk mencapai potensi ekonomi penuh.
Masalah lain yang dihadapi bangsa ini adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dari sisi pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Ketimpangan ini dapat memicu ketidakpuasan sosial yang berpotensi mengancam stabilitas nasional, seperti yang telah kita saksikan dalam berbagai bentuk konflik horizontal.
Kerusakan lingkungan
Kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Penggundulan hutan, polusi air, dan penurunan keanekaragaman hayati adalah beberapa masalah yang dihadapi Indonesia saat ini.
Jika tidak segera ditangani, kerusakan lingkungan ini akan mengancam keberlanjutan hidup generasi mendatang dan menghambat upaya menuju Indonesia yang maju.
Ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas primer, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan mineral. Ketergantungan ini membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Selain itu, model ekonomi ekstraktif ini tidak berkelanjutan dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah.
Di bidang sumber daya manusia, masalah yang dihadapi bangsa ini berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan kunci dalam mencapai negara yang maju.
Meskipun akses pendidikan sudah lebih merata, kualitas pendidikan masih bervariasi di berbagai daerah. Rendahnya kualitas pendidikan ini berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dan daya saing Indonesia di kancah global.
Berbagai peluang
Tentu saja, di setiap tantangan itu ada pula peluang yang bisa kita kelola, dan dengan strategi yang tepat, bisa menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi bangsa.
Beberapa peluang tersebut, di antaranya adalah pengembangan ekonomi kreatif dan inovasi teknologi.
Ekonomi kreatif merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Dengan populasi muda yang besar dan dinamis, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang dapat dikembangkan untuk menjadi penggerak ekonomi berbasis kreativitas dan teknologi.
Startup-startup teknologi yang bermunculan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir merupakan bukti dari potensi ini. Pemerintah harus terus mendukung dan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif dan inovasi teknologi.
Kemudian, penguatan infrastruktur dan konektivitas antardaerah. Pembangunan infrastruktur yang masif dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan konektivitas antardaerah.
Infrastruktur yang baik akan mempercepat distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, dan membuka akses ke pasar yang lebih luas bagi daerah-daerah yang selama ini terisolasi. Penguatan infrastruktur ini harus terus dilanjutkan dan difokuskan pada daerah-daerah yang masih tertinggal.
Hal lain yang perlu dibenahi adalah peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas guru, kurikulum, dan sarana pendidikan. Selain itu, pelatihan vokasional harus diperkuat untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks.
Pendidikan yang berkualitas akan menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
Terkait ancaman kerusakan lingkungan akibat model ekonomi ekstraktif, maka pemerintah perlu melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Indonesia perlu beralih dari model ekonomi ekstraktif menuju pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan sektor energi terbarukan, seperti energi surya, angin, dan geotermal, serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, Indonesia dapat menjadi pionir dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Segala peluang yang kita miliki itu, tentunya akan mempermudah jalan bagi Indonesia untuk mencapai status negara maju. Hanya saja, tanpa adanya reformasi sistem hukum dan pemberantasan korupsi yang serius, sulit bagi Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut.
Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum, memberantas korupsi di semua tingkatan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas publik. Ini akan membantu menciptakan kepercayaan publik dan iklim investasi yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Indonesia memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi negara maju. Tantangan ini tidak boleh membuat kita mundur, melainkan harus menjadi pemacu untuk bekerja lebih keras dan cerdas.
Di ujung jalan yang penuh rintangan ini, terdapat harapan untuk melihat Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan maju di masa depan.
*) Lucky Akbar adalah Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Biro Manajemen BMN dan Pengadaan di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
