BPDAS Baturusa perkuat kolaborasi selamatkan hutan di Bangka Belitung

Pangkalpinang (ANTARA) - Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk berupaya memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak agar bisa bersama-sama melakukan penyelamatan hutan dan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

"Kita telah menggelar forum diskusi kelompok dan berhasil menyepakati adanya konsistensi bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan di Babel," kata Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Muchtar Effendi di Pangkalpinang, Jumat.

Ia berharap, adanya kolaborasi dengan seluruh pihak terkait akan menguatkan semangat kebersamaan dalam pemulihan lingkungan di daerah itu.

"Selama ini kami telah melakukan penghijauan lahan kritis di berbagai tempat dengan melakukan penanaman bibit tanaman kayu putih dan jambu mete," ujarnya.

Menurut dia, pemilihan jenis tumbuhan tersebut karena menyesuaikan kondisi tanah yang menjadi lokasi penanaman pohon.

"Kita pilih tumbuhan ini karena sesuai dengan karakter lahan bekas pertambangan yang miskin unsur hara, tanaman ini selain sebagai upaya penghijauan juga akan bernilai ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya," katanya.

Menurut dia, berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini merupakan salah satu wujud konsistensi yang diharapkan bisa terus dilaksanakan untuk kemudian bisa meninggalkan dunia pertambangan dan beralih ke ekonomi hijau dan biru yang ramah lingkungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Babel.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Babel Andy Yusfany mengatakan selama aktivitas tambang masih masif, maka hutan dan lingkungan tidak akan selamat, dan untuk menyelamatkannya perlu adanya konsistensi bersama untuk meninggalkan sektor pertambangan.

"Begitu juga dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) apakah sudah melalui kajian. Jangan sampai rencana ini merusak hutan lagi dan bukan menjadi solusi tetapi malah menambah masalah," ujarnya.

Di sisi lain hutan produksi sudah di hak guna usaha (HGU) ke perusahaan perkebunan sawit yang masih sering ditemui adanya permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat

"Terjadinya permasalahan ini karena masyarakat tidak punya lahan lagi untuk beraktivitas di pertanian," katanya.

Ia mencontohkan kejadian di Kabupaten Bangka Barat yang sebagian warga melakukan unjuk rasa ke Kantor Gubernur karena hutan desa mereka masuk HGU perkebunan sawit.

Menurut dia, sudah seharusnya jika lahan tersebut merupakan kawasan hutan lindung jangan lagi dikelola untuk usaha seperti untuk tambang atau tambak udang.

"Hutan lindung masih bisa dimanfaatkan masyarakat dengan mengambil hasil hutan, salah satunya madu," katanya.

Ketua Forum DAS Babel Fadilah Sabri mengatakan Provinsi Babel sebagai daerah kepulauan rentan dengan dampak pemanasan global, pasang air laut dan bahaya petir.

"Konsep dari Bappeda terkait RPJP kami nilai sudah sangat bagus, hanya saja saat pelaksanaannya terkait bebas tambang perlu lebih konsisten, perlu adanya komitmen seluruh pihak terkait dalam penyelamatan hutan dan lingkungan," katanya.

Menurut dia, tutupan hutan dan lahan dari waktu ke waktu terus berkurang sehingga perlu adanya langkah nyata untuk penyelamatan, dan jika semua program yang sudah disiapkan bisa terlaksana, maka DAS yang kecil-kecil akan lebih baik, sumber air terjaga.