Jakarta (Antara Babel) - Pemerintah telah merealisasikan proyek infrastruktur berpola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) senilai Rp63,86 triliun selama periode 2015-2016.
"Proyek infrastruktur dengan pola KPBU sudah lama dikenalkan dan sebelumnya tidak pernah menjadi proyek yang konkret," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam jumpa pers "2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK" di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Binagraha Jakarta, Jumat.
Mantan Menkeu itu menyebutkan saat ini sudah ada beberapa proyek infrastruktur yang dimulai dengan nilai Rp63,86 triliun.
Ia menyebutkan ada lima proyek infrastruktur dengan pola KPBU selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Kelima proyek itu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang (Jateng) berkapasitas 2x1.000 MW dengan nilai Rp54 triliun yang sudah menyelesaikan pendanaannya (financial close) pada Juni 2016.
Lalu, proyek Palapa Ring Paket Barat senilai Rp1,28 triliun yang sudah "financial close" 25 Juli 2016.
Kemudian propyek Palapa Ring Paket Tengah senilai Rp1,38 triliun "financial close" pada 29 September 2016.
Selain itu, proyek Palapa Ring Paket Timur senilai Rp5,10 triliun yang "financial close" pada 29 September 2016.
Terakhir, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur senilai Rp2,1 triliun yang disepakati 21 Juli 2016 dan "financial close" direncanakan pada 9 November 2016.
Bambang menyebutkan kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia periode 2015-2019 mencapai Rp4.796,2 triliun.
Ia menyebutkan dari kebutuhan dana investasi itu sebesar Rp1.978,6 triliun (41,3 persen) berasal dari APBN dan APBD, sebesar Rp1.066,2 triliun (22,2 persen) dari BUMN dan sebesar Rp1.751,5 triliun (36,5 persen) dari partisipasi swasta.
Bambang menyebutkan anggaran infrastruktur dalam APBN dan APBD dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.
Pada 2014 sebesar Rp177,9 triliun, 2015 naik Rp290,3 triliun, 2016 meningkat lagi Rp313,5 triliun dan 2017 direncanakan Rp346,6 triliun.
Meskipun selalu meningkat namun jika dijumlahkan, alokasi anggaran infrastruktur dari 2015-2019 hanya mencapai sekitar Rp1.500 triliun.
"Padahal, kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp1.978,6 triliun sehingga perlu keterlibatan swasta lebih besar," kata Bambang.
Sejumlah menteri Kabinet Kerja dimoderatori Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki pada Jumat menyampaikan paparan kepada pers dengan tema 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK.
Selain Bambang Brodjonegoro, juga hadir Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Mentan Amran Sulaiman, dan Menkominfo Rudiantara.
