Koba, Babel (ANTARA) - Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung rencana PT Timah Tbk membentuk regulasi dan tata kelola bijih timah dengan sistem kemitraan.
"Dengan tata kelola yang melibatkan kemitraan dengan masyarakat, dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat," kata Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Algafry Rahman usai mengikuti rapat koordinasi membahas tata kelola bijih timah bersama PT Timah Tbk di Pangkalpinang, Selasa.
Bupati mengatakan bahwa tidak bisa pungkiri bahwa pertambangan bijih timah masih menjadi komoditas penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
"Dengan adanya regulasi terkait tata kelola ini, maka PT Timah Tbk membuka ruang untuk melibatkan masyarakat," ujarnya.
Ia berharap PT Timah Tbk segera menjalankan regulasi tata kelola bijih timah sistem kemitraan itu agar masyarakat bisa menambang secara legal tanpa harus berbenturan dengan hukum.
"Kita akan melakukan kajian yang selektif untuk memilih kelompok masyarakat yang berbadan hukum agar mampu menjadi mitra yang dapat mengelola pertambangan nantinya," kata Algafry.
Algafry juga berharap perbaikan tata kelola pertambangan melalui kerja sama dan kemitraan ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan yang merata di setiap daerah yang ada di Bangka Belitung.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk Dicky Octa Zahriadi mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan upaya bersama dalam menindak lanjuti kasus hukum komoditas timah dan membenahi tata kelola pertambangan timah.
"Tujuan utama terkait kerja sama dan kemitraan pengelolaan pertambangan ini adalah kita berharap agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari terjadinya penambangan ilegal," ujarnya.
