Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyebutkan pihaknya membutuhkan penyertaan modal negara (PMN) guna melistriki 10.000 dusun/desa di seluruh Indonesia melalui program listrik desa.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan dalam menjalankan program tersebut, perusahaan harus membangun jaringan kabel transmisi yang cukup panjang, gardu dan distribusi, sehingga membutuhkan biaya yang besar.
Untuk menjalankan program ini, PLN juga tidak bisa menggunakan anggaran yang diambil dari keuntungan PLN.
Sebab, jika hal tersebut dilakukan, maka perusahaan tidak dapat mengembalikan pinjaman.
"Jadi, kalau kami menggunakan dari pinjaman kami, kemudian membiayai ini, tentu saja kami tidak mungkin bisa mengembalikan pinjamannya. Tetapi, untuk itu agar internal rate of return dari program ini minimum equal dengan pinjaman kami, sehingga ini menjadi program komersial, maka dibutuhkan PMN," ujar Darmawan di Jakarta, Kamis.
Darmawan mengatakan PLN menjalani dua fungsi yakni sebagai public service obligation (PSO) dan menjaga agar kekuatan finansial jangka pendek dan panjang tetap terjaga.
Oleh karenanya, PLN tidak bisa hanya mengandalkan laba perusahaan saja.
PLN mengajukan PMN sebesar Rp3 triliun untuk 2025 yang akan digunakan untuk program listrik desa.
Program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp42,6 triliun untuk 5 tahun.
Saat ini, PLN tengah memetakan penyediaan aliran listrik hingga tingkat dusun guna memenuhi hak masyarakat Indonesia mendapatkan penerangan.
"Kami bangga sekali dengan arahan dan keberpihakan Bapak Presiden bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar saudara-saudara kita yang hampir 80 tahun masih hidup dalam kegelapan bisa menikmati terang," katanya.
