Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ribka Haluk akan segera berkoordinasi Menteri Dalam Negeri dan KPU dalam mengatasi harga logistik Pilkada Ulang di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang naik signifikan.
"Saya baru mendapatkan informasi harga logistik naik signifikan dan ini harus segara diatasi agar pilkada ulang di Kota Pangkalpinang ini berjalan sukses," kata Ribka Haluk saat memimpin Rakor Persiapan Pilkada Ulang di Pangkalpinang, Jumat.
Ketua KPU Kota Pangkalpinang Sobarian mengatakan harga logistik pilkada ulang tahun ini seperti surat suara, kotak suara dan lainnya mengalami kenaikan cukup signifikan.
"Hasil pemantauan harga logistik di e-katalog versi lima dan enam ada kenaikan yang cukup siginifkan, sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pengadaan logistik pilkada ulang tahun ini," katanya.
Ia mengatakan pengadaan logistik pilkada ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang pada 27 Agustus 2025 harus dipesan dua bulan pelaksanaan pemungutan suara pilkada ulang ini.
"Ini cukup krusial, karena logistik pilkada ulang ini harus dipesan dua bulan sebelum pelaksanaan pilkada ulang atau pada 27 Juni tahun ini," katanya.
Ia berharap kehadrian Wamendagri pada rakor kali ini dapat membantu dalam mengatasi kenaikan logistik pilkada ulang di daerah ini.
"Kami sudah menyurati KPU RI dan berkoordinasi dengan penjabat wali kota untuk dapat mengatasi kenaikan harga logistik ini, agar pelaksanaan pilkada ulang ini berjalan dengan sukses," katanya tanpa menyebutkan harga kenaikan logistik pilkada ulang tersebut.
