Pemkab Bangka Barat optimalkan pendapatan melalui transaksi nontunai

Bangka Barat, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui penyediaan sistem pembayaran nontunai.

"Kami terus mendorong agar pemanfaatan transaksi nontunai lebih masif dilakukan di kalangan instansi pemerintah dan masyarakat. Ini menjadi bagian penting dalam upaya kita bersama meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan publik sesuai perkembangan jaman," kata Bupati Bangka Barat Markus di Mentok, Selasa.

Untuk mendukung upaya tersebut, Selasa ini dilakukan penandatanganan kerja sama dengan Bank SumselBabel terkait pembayaran retribusi nontunai di sejumlah organisasi perangkat daerah, sekaligus sosialisasi pembayaran pajak daerah secara nontunai kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Bangka Barat

Transformasi digital dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya mendukung transparansi dan efisiensi, namun juga menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan kualitas pelayanan publik di daerah itu.

Berbagai upaya yang sedang dilakukan dan akan terus berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan prima ini merupakan bentuk komitmen dari Pemkab Bangka Barat untuk menjalankan visi dan misi kepala daerah.

"Transformasi digital dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemkab Bangka Barat untuk mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD)," katanya.

Ia memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang selama ini telah memberikan pendampingan, bimbingan teknis dalam penyusunan ETPD dan mendukung penuh upaya Pemkab Bangka Barat dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah," katanya.

Ia berharap kolaborasi yang sudah berjalan baik ini bisa terus dilanjutkan sehingga target meningkatkan indeks ETPD dan peningkatan transaksi nontunai di masyarakat dapat tercapai.

"Kepada Bank SumselBabel selaku bank daerah kami minta dukungan dalam bentuk penyediaan layanan, pendampingan teknis, penguatan infrastruktur informatika dan jaringan, serta edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar proses implementasi transaksi nontunai berjalan optimal," katanya.

Kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab bangka Barat yang telah melakukan kerja sama diharapkan memiliki komitmen kuat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembayaran nontunai secara konsisten.

Melalui kerja sama yang sudah dilaksanakan bersama pihak perbankan ini diharapkan bisa memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

"Untuk seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Bangka Barat kami minta bisa menjadi contoh dan teladan dalam pembayaran pajak daerah, berupa Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, retribusi daerah dan lainnya tepat waktu, sekaligus ikut serta memberikan edukasi agar masyarakat semakin terbiasa dengan pola transaksi nontunai," katanya.