Bangka Barat optimalkan peran pelaku budaya tetapkan pakaian adat

Bangka Barat, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengoptimalkan peran para pelaku budaya untuk menetapkan pakaian adat daerah sebagai salah satu identitas masyarakat setempat.

"Hari ini kita bertemu dengan para tetua adat dari seluruh kecamatan, desa dan perwakilan kelompok adat, kita berharap mereka ikut membantu pemerintah menetapkan pakaian adat yang bisa menjadi identitas dan mempersatukan," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat Muhammad Ali di Mentok, Kamis.

Selama ini Kabupaten Bangka Barat belum memiliki dan menetapkan pakaian adat, karena masih terjadi beberapa permasalahan dan belum ada titik temu untuk menetapkan pakaian adat.

"Kita akui di Bangka Barat terdapat beberapa kelompok adat lokal, banyak latar belakang budaya yang diwariskan para leluhur," katanya.

Namun, menurut dia, berbagai perbedaan pandangan dan latar belakang tersebut sebaiknya dijadikan alat pemersatu, sehingga menumbuhkan nilai baru yang sesuai dengan jati diri masyarakat setempat.

Ia berharap dengan adanya pengurus Lembaga Adat Melayu Negeri Sejiran Setason masa bakti 2025-2028, bisa memfasilitasi pelaksanaan musyawarah untuk menentukan dan menyepakati pakaian adat Bangka Barat.

Kesepakatan pakaian adat penting dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya yang ada.

"Adat bukan sekadar tradisi, namun mampu menjadi benteng moral dan identitas jati diri masyarakat suatu daerah, untuk itu kita berharap Lembaga Adat Melayu bisa segera bermusyawarah untuk menentukan pakaian adat," katanya.

Ia berharap para pengurus Lembaga Adat Melayu Negeri Sejiran Setason selalu kompak bekerja sama menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di daerah itu, salah satunya menyepakati pakaian daerah Bangka Barat.

Ia menargetkan pada Oktober 2025 pengurus Lembaga Adat sudah melaksanakan diskusi kelompok terkait pakaian daerah untuk kemudian menyepakati dan menentukan bentuk pakaian itu.

"Apapun perbedaan, harus ada mufakat pakaian daerah, kalau sudah sepakat jangan ada lagi perdebatan agar permasalahan bisa cepat selesai. Hasil dari mufakat itu akan kita ajukan kepada kepala daerah untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD Kabupaten untuk dibakukan melalui peraturan daerah," katanya.

Dengan adanya ketentuan pakaian adat atau pakaian daerah Bangka Barat diharapkan tidak ada lagi perselisihan, karena semua nilai-nilai kearifan budaya melebur menyatu dalam bentuk pakaian daerah tersebut.