Jakarta (ANTARA) - Ekonom menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto dalam memberantas tambang ilegal menjadi sinyal kuat bagi pemulihan kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia.
Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Literatur Institut Asran Siara memberikan apresiasi tinggi terhadap tindakan tegas presiden yang secara langsung menyaksikan penyerahan aset enam smelter dan barang rampasan negara lainnya kepada PT Timah Tbk, di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan tata kelola sumber daya alam yang bersih, transparan, dan berintegritas, sekaligus menunjukkan kepemimpinan yang mampu membangun kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia.
"Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan dalam memulihkan integritas ekosistem mineral dan pertambangan nasional. Ini langkah strategis yang tidak hanya menutup celah praktik ilegal, tetapi juga menyelamatkan kekayaan negara yang seharusnya kembali ke rakyat,” ujar Asran dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Langkah Prabowo tertibkan smelter ilegal akhiri kebocoran SDA
Baca juga: Presiden: Mineral ikutan timah sitaan di Babel ratusan triliun
Ia menegaskan, langkah Presiden Prabowo tidak semata memperkuat aspek hukum dan pengawasan, melainkan juga menjadi sinyal kuat bagi investor global bahwa Indonesia sedang menata ulang fondasi ekonominya berdasarkan disiplin dan kepastian hukum.
“Keberanian Presiden menertibkan tambang ilegal adalah pesan jelas bagi dunia bahwa Indonesia berkomitmen pada tata kelola yang bersih. Investor global akan menaruh kepercayaan lebih besar kepada negara yang berani menegakkan aturan di sektor strategis,” lanjutnya.
Asran juga menyebut tindakan Presiden Prabowo merupakan bentuk nyata nasionalisme ekonomi, di mana sumber daya alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Baca juga: Kemenkeu serahkan smelter timah sitaan negara ke Danantara
Baca juga: Prabowo serahkan enam smelter rampasan negara ke PT Timah
“Kekayaan tambang adalah milik rakyat. Ketika Presiden turun langsung memastikan aset rampasan negara kembali ke BUMN (Badan Usaha Milik Negara), itu menegaskan kedaulatan ekonomi dan semangat keadilan sosial,” ujar Asran.
Lebih lanjut, Direktur Literatur Institut itu mendorong agar langkah ini diikuti dengan reformasi menyeluruh terhadap regulasi dan sistem pengawasan pertambangan agar praktik ilegal serupa tidak kembali terulang.
“Presiden Prabowo telah meletakkan pondasi penting. Selanjutnya, seluruh kementerian, lembaga, dan aparat pengawas harus memastikan tata kelola pertambangan semakin kuat, efisien, dan berpihak pada kepentingan nasional," tutup Asran.
Langkah Presiden Prabowo dalam menertibkan tambang ilegal ini sekaligus menandai babak baru dalam penguatan tata kelola ekonomi nasional, di mana kepastian hukum dan integritas menjadi daya tarik utama investasi asing serta jaminan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat.
