Koba, Babel, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) melalui implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda di Koba, Kamis, mengatakan DTSEN menjadi langkah penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial berbasis data yang valid dan terintegrasi.
“Melalui DTSEN, kita ingin memastikan verifikasi dan validasi data warga tidak mampu dilakukan secara tepat dan berkeadilan dan bantuan pemerintah harus benar-benar sampai kepada penerima yang berhak,” kata Efrianda.
Ia menegaskan, perbaikan data sosial ekonomi menjadi kunci efektivitas berbagai program perlindungan sosial yang selama ini kerap menghadapi persoalan ketidaktepatan sasaran.
“Dengan data yang akurat, kebijakan sosial bisa lebih tepat, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Kepala Dinsos PMD Bangka Tengah Padlillah mengatakan, akurasi DTSEN harus diperkuat dengan melibatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai pelaksana utama di lapangan.
“Para pendamping sosial bertugas memperbarui data apabila ditemukan warga yang layak masuk kategori miskin namun belum terdaftar dalam sistem. Mereka juga menangani proses pengusulan dan sanggahan data,” kata Padlillah.
Ia menjelaskan, setiap TKSK membawahi satu kecamatan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk program sembako yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
“Verifikasi di lapangan sangat menentukan agar tidak ada bantuan yang salah sasaran. Karena itu, kualitas data DTSEN harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Saat ini, di Bangka Tengah terdapat 68 PSM, 6 TKSK, dan 15 pendamping PKH yang bertugas di seluruh wilayah kabupaten. Mereka menjadi ujung tombak dalam pemutakhiran data dan penyaluran program sosial pemerintah.
