Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama PT Timah Tbk mempercepat pembentukan koperasi penambangan bijih timah, sebagai tindaklanjut Intruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mensejahterakan masyarakat di daerah itu.
"Saat ini ada 123 koperasi untuk dilegalkan menambang bijih timah di Izin Usaha Penambangan (IUP) PT Timah Tbk," kata Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan dengan adanya koperasi merah putih penambangan bijih timah di Kepulauan Bangka Belitung ini, tentunya akan saling menguntungkan, timah untung, pemerintah untung, masyarakat untung dan koperasi untung.
"Nantinya, koperasi ini yang akan mewadahi masyarakat penambang untuk melakukan penambangan secara legal di IUP PT Timah Tbk. Pemerintah Provinsi akan mendukung untuk melakukan percepatan agar koperasi dapat segera menjadi mitra perusahaan ini," katanya.
Menurut dia koperasi ini bukan pembayaran tetapi akan kerja, sedangkan pendanaan ada skema bapak angkat ini yang nantinya yang akan memberikan pompa. Tapi hasil tidak boleh dijual ke lain. Pagi nambang sore cash carry dan harga sesuai kesepakatan.
"Kita sudah siap, dana siap, izin pun mulai besok sudah kita perbaiki, kalau IUP kewenangan PT Timah. Kita dari provinsi seperti surat izin usaha penambangan itu akan kita keluarkan secara gratis. Ini bagian dari perbaikan tata kelola, sudah selesai razia sekarang kita pemulihan," ujarnya.
Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro mengatakan PT Timah Tbk terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang digaungkan yakni "Timah Untuk Rakyat", salah satunya pelibatan masyarakat melalui koperasi.
"Dari awal memang sudah sepakat dan tahu salah satu solusi yang paling bagus melalui Koperasi. Ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan supaya para koperasi dapat memenuhi aspek legal. Sehingga nanti masyarakat bisa merasakan kesejahteraan dari timah," katanya.
Ia menyatakan kedepannya PT Timah Tbk akan memfokuskan kemitraan penambangan melalui Koperasi Merah Putih, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita sudah melakukan sosialisasi namun memang ini harus diintensifkan lagi, harga sesuai dengan yang sudah diputuskan. Ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
