Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersinergi dengan Bank Indonesia menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkaikan dengan kegiatan Capacity Building, Kerjasama Antar Daerah (KAD), dan Business Matching antar pelaku usaha Pada Senin-Selasa, 3-4 November 2025 di Hotel Sheraton Belitung.
HLM TPID dipimpin oleh Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar; Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi; Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Farid Tamsil; Asisten Daerah Kabupaten Bangka Barat, Heru Warsito; serta perwakilan Pemerindah Kabupaten Bogor dan Bekasi, serta pimpinan OPD Kabupaten Belitung Timur.
Dalam sambutannya, Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten menyampaikan sekitar 80% kebutuhan bahan pokok masyarakat Belitung Timur masih bergantung dari luar pulau Belitung.
"Kegiatan HLM TPID merupakan upaya memperkuat sinergi antar seluruh pihak untuk menjaga stok dan produksi pangan lokal, menjalin sinergi antar daerah dalam rantai pasok dan distribusi barang, menguatkan kelembagaan ekonomi masyarakat serta mendorong efisiensi kemandirian fiskal daerah," kata Kamarudin dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.
Lebih lanjut, Kamarudin menambahkan melalui penandatangan KAD antara Kabupaten Belitung Timur dengan 4 (empat) pemerintah daerah yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, diharapkan terdapat pengiriman bahan pangan dari luar ke Belitung Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, kerjasama ini juga akan membuka arus perdagangan komoditas lokal dari Belitung Timur ke luar daerah.
’’Semoga kegiatan ini membawa dampak nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di daerah kita masing-masing’’, ujar Kamarudin.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Farid Tamsil menyampaikan sampai dengan triwulan II tahun 2025, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukan pertumbuhan yang positif sebesar 4,09% (yoy).
Di samping itu, tingkat inflasi di Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Oktober 2025 juga relatif stabil, yakni 2,51% (yoy) atau masih dalam rentang target inflasi nasional 2,5±1% (yoy).
"Melalui rangkaian kegiatan ini, Bank Indonesia berharap dapat memperkuat koordinasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kolaborasi lintas wilayah ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan memperlancar distribusi barang dari sentra produksi ke daerah konsumsi," ujarnya.
Farid menambahkan, kerjasama antara Belitung Timur dengan Kabupaten Bekasi, Bogor, Bangka Barat, dan Bangka Selatan diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem logistik pangan yang lebih efisien, termasuk melalui model kerjasama business to business (B2B) sebagai langkah konkret menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Rangkaian acara berlanjut pada tanggal 4 November 2025 dengan pelaksanaan forum Businees Matching yang dibuka oleh Wakil Bupati Belitung Timur.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar menyampaikan bahwa melalui forum business matching yang diikuti oleh pelaku usaha dari Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bogor dan Bekasi, diharapkan dapat dibangun jejaring dagang yang kuat antar pelaku usaha di masing-masing daerah.
Selain itu, kegiatan ini dapat membuka peluang investasi dan kerjasama ekonomi daerah yang lebih luas.
Lebih lanjut, Farid menyampaikan melalui forum business matching diharapkan dapat terbangun hubungan kerjasama yang berkelanjutan antara daerah penghasil dan daerah kebutuhan.
Salah satu contoh kerjasama yaitu pengadaan daging sapi beku, yang tidak hanya membantu menjaga pasokan dan harga, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah secara menyeluruh. Oleh karenanya, Bank Indonesia memandang forum seperti ini sebagai bagian penting dari strategi, supply chain integration antar wilayah.
Ke depan, Bank Indonesia terus bersinergi dengan TPID melalui strategi K4, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, sebagai upaya untuk menstabilkan harga bahan pangan dan menjaga daya beli di masyarakat.
