Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendukung pengembangan komoditas ikan nila tilapia untuk memperkuat kebijakan ekonomi biru (blue economy) sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kepala Kanwil DJPb Babel, Sukriyah H.G, mengatakan produksi tilapia di Babel pada 2023 mencapai 381,23 ton berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam lima tahun terakhir, tren produksinya fluktuatif, namun pada 2022 sempat tumbuh lebih dari 50 persen.
“Kemenkeu Satu mengawal Asta Cita Presiden terkait ekonomi biru. Prinsipnya bukan hanya memanfaatkan laut, tetapi menjaga potensi kelautan agar tetap berkelanjutan tanpa pencemaran, baik di laut, pesisir, maupun darat,” kata Sukriyah di Pangkalpinang, Kamis.
Menurut dia, pengembangan sektor perikanan budidaya, khususnya nila tilapia, penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor tambang timah, menekan eksploitasi sumber daya ikan alam, serta menjaga ketahanan pangan sekaligus membuka peluang pemberdayaan masyarakat.
“Kami fokus pada budidaya darat, terutama ikan nila tilapia, karena memiliki nilai ekonomi dan potensi ekspor yang lebih baik dibandingkan patin atau lele,” ujarnya.
Berdasarkan data KKP 2023, sebanyak 64,53 persen atau sekitar 246 ton produksi tilapia Babel berasal dari Kabupaten Bangka Tengah. Wilayah ini dinilai berpotensi menjadi benchmarking pengembangan komoditas tilapia berorientasi ekspor.
“Oleh karena itu, Kanwil DJPb Babel siap mendampingi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi nila tilapia, termasuk memanfaatkan momentum program makan bergizi gratis (MBG) dengan menjadikannya mitra pemasok bahan pangan,” kata Sukriyah.
Baca juga: DJPb Babel dorong ekonomi biru lewat FGD dan webinar bersama KKP
Ia menambahkan, pengembangan sektor ini dapat dilakukan melalui pembentukan Desa Devisa Tilapia, penguatan kelembagaan petani dalam koperasi, peningkatan kapasitas budidaya dan efisiensi produksi, serta pengolahan pascapanen sesuai standar ekspor.
Selain itu, diperlukan pengembangan industri pendukung seperti pembenihan, penyediaan bahan tambak, dan pakan ikan, serta kolaborasi dengan akademisi dan sekolah perikanan untuk merumuskan praktik terbaik budidaya tilapia.
“Jika satu SPPG (Satuan Pendidikan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis) membutuhkan 200 kilogram nila, dengan lebih dari 100 SPPG di Babel, kebutuhan nila akan sangat besar. Ini peluang bagi para pembudidaya agar tidak kesulitan menjual hasilnya,” ujar Sukriyah menegaskan.
