Komisi Eropa pada Rabu (19/11) meluncurkan paket penyederhanaan digital, mengumumkan bahwa implementasi aturan UU AI untuk sistem berisiko tinggi akan ditunda hingga akhir 2027 untuk memastikan tersedianya perangkat pendukung utama.
Wakil Presiden Eksekutif Komisi Uni Eropa, Henna Virkkunen, mengatakan kepada wartawan di Brussel bahwa penundaan itu bertujuan untuk memastikan bahwa "standar, spesifikasi, dan pedoman" telah siap sebelum kewajiban berisiko tinggi berlaku, menekankan bahwa langkah itu bukanlah langkah mundur dari pelindungan AI Eropa yang ketat.
Penundaan itu merupakan bagian dari usulan "Omnibus Digital" yang luas dan bertujuan untuk menyederhanakan kerangka regulasi digital blok tersebut yang terus berkembang.
Omnibus Digital, yang masih memerlukan persetujuan dari negara-negara anggota Uni Eropa dan Parlemen Eropa, mengkonsolidasikan dan mengubah berbagai undang-undang untuk memudahkan kepatuhan bagi perusahaan sekaligus menyederhanakan kewajiban yang tumpang tindih.
Virkkunen mengatakan perpanjangan itu diperlukan untuk mencegah kepatuhan yang memberatkan sebelum perangkat pendukung penting, seperti standar, spesifikasi teknis, dan pedoman, difinalisasi.
"Ini bukan tentang mundur dari aturan. Ini tentang memastikan perangkat pendukung seperti standar, spesifikasi, dan pedoman tersedia sebelum aturan berisiko tinggi diterapkan," ujarnya.
Undang-Undang AI Uni Eropa, yang disetujui awal tahun ini, menetapkan kewajiban ketat untuk sistem AI berisiko tinggi yang digunakan di berbagai bidang seperti infrastruktur penting, ketenagakerjaan, pendidikan, dan penegakan hukum.
Berdasarkan jadwal yang direvisi, aturan-aturan itu baru akan sepenuhnya berlaku pada akhir 2027, hampir setahun lebih lambat dari rencana sebelumnya.
Menurut laporan media, sejak Undang-Undang AI disahkan, perusahaan-perusahaan teknologi besar AS dan Eropa telah melobi Brussel untuk melonggarkan aturan, sementara Washington menyuarakan kekhawatiran tentang inovasi lintas batas dan pelatihan AI.
Sumber: Anadolu
