Koba, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyusun Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penguatan ketahanan pangan berbasis data.
"Dokumen tersebut menjadi acuan dalam menentukan wilayah prioritas intervensi, sekaligus memetakan potensi dan kerentanan pangan hingga tingkat desa," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bangka Tengah Wahyu Nurrakhman usai menghadiri kegiatan paparan akhir hasil analisis FSVA di Koba, Kamis.
Wahyu mengatakan, ketahanan pangan merupakan amanat undang-undang yang wajib diwujudkan oleh pemerintah daerah.
"Penyelenggaraan pangan harus berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang terukur," ujarnya.
Pemerintah daerah, kata dia, berkewajiban memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang cukup, aman, dan bergizi seimbang bagi masyarakat.
Ia mengatakan fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan seperti beras, cabai, telur dan ayam perlu terus diwaspadai.
"Data yang disampaikan ke pemerintah pusat harus akurat karena kesalahan data dapat memicu kebijakan yang tidak tepat sasaran," ujarnya.
Pemerintah daerah setempat memastikan informasi disampaikan dengan tepat dan intervensi seperti operasi pasar atau gerakan pangan murah dilakukan pada lokasi yang benar-benar membutuhkan.
Wahyu menyebut FSVA berfungsi sebagai alat deteksi dini kerawanan pangan dan membantu pemerintah dalam merencanakan program prioritas, termasuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bangka Tengah Dian Akbarini mengatakan, penyusunan FSVA 2025 mengacu pada UU Pangan 2012, PP 17/2015, Perbadan 10/2022, dan Kepkabanas 301.2/2025.
“FSVA memotret ketahanan pangan melalui tiga aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan,” ujarnya.
