Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum B11 Tahun 2025 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (26/11). Kegiatan tersebut melibatkan seluruh unit eselon I Kemenkum serta jajaran Kanwil Kemenkum Babel.
Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Jumat (28/11), menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sepanjang 2025.
Ia menyebutkan bahwa meski sejumlah sasaran kinerja telah tercapai, masih terdapat target yang belum optimal sehingga memerlukan langkah korektif dan perbaikan tata kelola.
Dalam rapat tersebut, seluruh unit utama memaparkan perkembangan kinerja masing-masing, termasuk realisasi program, serapan anggaran, dan capaian indikator. Sejumlah hambatan teridentifikasi, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta kurangnya sinkronisasi antarfungsi yang memperlambat proses kerja. Peningkatan kapasitas SDM dan perbaikan prosedur kerja disebut sebagai kebutuhan mendesak.
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenkum, Rahmi Widhiyanti, menyampaikan evaluasi strategis yang menunjukkan masih adanya indikator kinerja yang belum mencapai target.
Ia menekankan perlunya penguatan perencanaan kinerja berbasis data serta percepatan implementasi kegiatan. Langkah korektif yang disepakati meliputi penataan ulang jadwal, percepatan penyelesaian program, serta peningkatan koordinasi antarunit.
Laporan evaluasi B11 mencatat sejumlah capaian, termasuk terpenuhinya 100 persen RKT RB pada area Reformasi Birokrasi. Namun, masih terdapat beberapa satuan kerja yang belum menyelesaikan data dukung Perjanjian Kinerja. Serapan anggaran nasional tercatat sekitar 69 persen, dengan belanja barang dan belanja modal yang perlu dioptimalkan menjelang akhir tahun.
Pada layanan hukum, Ditjen Administrasi Hukum Umum telah menyelesaikan lebih dari 99 persen layanan, sementara sektor Kekayaan Intelektual mencatat peningkatan PNBP meski sejumlah Kanwil belum memenuhi target permohonan.
Menutup rapat, pimpinan Kemenkum meminta seluruh unit memperkuat koordinasi, komunikasi berjenjang, serta pengawasan internal guna mempercepat pencapaian target akhir tahun.
Setiap unit diminta segera menuntaskan verifikasi dan penyampaian Laporan Kinerja serta menyiapkan penyusunan LKjIP dua versi sesuai perubahan Perjanjian Kinerja.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, bersama jajaran turut berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut untuk memastikan evaluasi kinerja di wilayah Babel berjalan lancar dan sesuai arah kebijakan nasional.
