Pangkalpinang (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol menyesali adanya dugaan kecurangan terhadap hasil seleksi tujuh anggota Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Babel Periode 2025-2028 hingga beberapa pihak melayangkan laporan ke Ombudsman RI.
"Hasilnya sangat bikin kita kecewa. Tadinya kita harap komisi yang ada ini benar-benar diisi orang yang berkompetensi, jangan hanya jadi ajang pencari kerja dan jangan membuat kecewa mereka yang ikut tes," kata Rina Tarol di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan KPID menjadi salah satu corong informasi Bangka Belitung. Jika orang-orang yang terpilih tidak berintegritas dan tidak kompeten karena hasilnya dipilih dan diatur orang-orang yang punya wewenang, untuk apa dilakukan terbuka untuk umum.
"Jika hasilnya sudah diatur dan ditentukan orangnya, tidak perlu dibuka untuk umum sehingga tidak membuat kecewa mereka yang berkompeten dan sudah menghabiskan waktu untuk ikut semua tahapan seleksi," terang Rina.
Menurutnya setiap pemilihan Anggota KPID Babel, hasil seleksi selalu menjadi polemik karena adanya kecurangan dari kepentingan mereka yang punya wewenang sehingga hasil seleksi melangkahi aturan dan tata tertib.
Baca juga: DPRD Babel siap uji kelayakan-kepatuhan 36 calon anggota KPID
Baca juga: Ketua DPRD Babel umumkan 21 nama calon anggota KPID
Dari tujuh anggota yang akan menjadi Komisioner KPID Babel seharusnya ada yang berlatar belakang orang media agar bisa menyuarakan informasi, bukan mereka yang sama sekali tidak memiliki integritas.
"Selama ini hasil seleksi KPID selalu diciderai oleh orang-orang yang merasa dia adalah super power. Sekarang saja hasil psikotes peserta yang hanya 56 dengan latar belakang Ibu rumah tangga saja di diloloskan, ini ada apa," ujarnya.
Rina berharap Gubernur Babel, Hidayat Arsani menahan dan tidak mengesahkan hasil seleksi KPID Babel Periode 2025-2028 ini karena terindikasi tidak benar dan proses tahapan seleksinya tidak sesuai dengan tata tertib aturannya.
"Kami minta Pak Gubernur menahan dan tidak mengesahkan hasil pemilihan ini karena percuma hanya diisi mereka yang punya kepentingan," ujarnya.
Selain itu, Rina Tarol juga menyarankan di saat kondisi keuangan daerah yang sulit karena ada defisit sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus selalu efisiensi, baiknya KPID Babel dibekukan saja karena berdirinya KPID ini uang rakyat yang ada pertanggungjawabannya.
"Saya yakin ini akan menjadi perhatian Pak Gubernur karena seleksi KPID jelas menggunakan uang rakyat bukan hanya ajang mencari pekerjaan. Selama ini kinerja KPID Babel juga belum terlihat maksimal, kita minta Pak Gubernur bekukan saja," tutup Rina.
