Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai kondisi ekonomi masyarakat yang melesu pasca-penurunan sektor penambangan bijih timah sebagai pemicu maraknya kasus perdagangan orang di Kabupaten Bangka Tengah.
"Kondisi ekonomi pasca penurunan sektor timah ini meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap tawaran kerja luar negeri yang bermodus TPPO," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Pangkalpinang, Wahyu Purwanto, saat Rakor Pembentukkan Timpora Bangka Tengah di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menyoroti maraknya kasus perdagangan orang di Kabupaten Bangka Tengah, karena dipicu kondisi ekonomi dan tawaran kerja luar negeri yang menyesatkan, termasuk keterlibatan WNA sebagai perekrut PMI non-prosedural.
"Kasus korban yang tertahan di luar negeri menunjukkan pentingnya pengawasan terpadu untuk mencegah dan menekan kasus perdagangan orang ini," katanya.
Ia menegaskan kehadiran timpora, satgas dan koordinasi antarinstansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Bangka Tengah menjadi kunci untuk penindakan, pencegahan eksploitasi, serta perlindungan masyarakat.
"Melalui rakor ini diharapkan dapat menyamakan persepsi sebagai anggota Timpora, sehingga dapat bertukar data dan informasi tentang keberadaan dan kegiatan warga negara asing sekaligus warga negara Indonesia di daerah terkhususnya Bangka Tengah ini sesuai dengan bidang tugas masing – masing," katanya.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenim Bangka Belitung, Qriz Pratama, mempertegas bahwa keberadaan orang asing akibat globalisasi perlu diawasi secara ketat dan terkoordinasi untuk mencegah perdagangan orang ini.
"Di Bangka Tengah, Desa Binaan Imigrasi dan Timpora menjadi strategi pertukaran informasi serta pencegahan TPPO dan penyelundupan manusia. Izin masuk WNA harus selektif demi keamanan dan kedaulatan negara," katanya.
