Jakarta (Antara Babel) - Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi
Universitas Gadjah Mada, Oce Madril menyebutkan Presiden Joko Widodo
perlu turun tangan langsung untuk mengatasi permasalahan dalam lembaga
peradilan dengan mengeluarkan paket kebijakan hukum yang lebih
komprehensif.
"Presiden harus melakukan reformasi peradilan secara komprehensif,
Presiden bisa mengeluarkan paket kebijakan hukum yang lebih baik," kata
Oce dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu.
Oce menilai pemerintah masih belum memperhatikan bidang hukum,
padahal ada tanggung jawab politik yang perlu dilakukan oleh Pemerintah
terkait dengan agenda reformasi termasuk dalam bidang hukum.
"Sebagai contoh adalah kasus Sekretaris Mahkamah Agung (MA), ini sudah sangat besar dan tidak bisa dibiarkan," kata Oce.
Menurutnya kasus dugaan suap yang menyeret nama Sekretaris MA
Nurhadi merupakan momentum penting untuk melakukan reformasi peradilan
secara komprehensif.
Oce kemudian mengatakan kasus-kasus yang mencoreng peradilan di Indonesia masih kurang ditindak dengan tegas.
"Kalau responnya masih biasa saja, lama-lama malah akan jadi permisif dengan kasus-kasus seperti ini," kata Oce.
Lebih lanjut Oce menyebutkan permasalahan dalam lembaga peradilan
ini masih terus berlarut-larut karena kurangnya kepercayaan publik
terhadap lembaga peradilan.
Persoalan seperti suap, korupsi, integritas buruk, kurangnya
kompetensi, serta berbagai pelanggaran etik dan moral oleh pejabat
bahkan karyawan dalam lembaga peradilan, menjadi penyebab dari
ketidakpercayaan publik, pungkas Oce.
Presiden Perlu Atasi Masalah Peradilan dengan Paket Kebijakan Hukum Komprehensif
Rabu, 8 Maret 2017 20:36 WIB
Kalau responnya masih biasa saja, lama-lama malah akan jadi permisif dengan kasus-kasus seperti ini,