Kanwil Kemenkum Babel gelar FKK tingkatkan kebijakan publik

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung menyelenggarakan forum komunikasi kebijakan (FKK), guna meningkatkan kualitas perumusan kebijakan publik berbasis data dan analisis komprehensif di daerah itu.

"Dengan adanya forum ini dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan hukum di masyarakat," kata Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan kegiatan FKK dengan tema "Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Publik yang Berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung" meningkatkan kompetensi analis kebijakan melalui penguatan metodologi analisis, penyusunan policy brief, dan koordinasi lintas sektor.

"Kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas analisis kebijakan, sehingga peningkatan kapasitas analis menjadi kebutuhan mendesak," ujarnya.

Menurut dia, tantangan utama dalam meningkatkan kebijakan publik, meliputi keterbatasan data terintegrasi, koordinasi antar-instansi yang belum optimal, dan perbedaan kapasitas analis.

"Forum ini diharapkan memperkuat budaya kerja berbasis evidence-based policy dengan rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan data valid dan analisis terukur," katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan hukum yang efektif.

"Peningkatan kapasitas analis kebijakan merupakan langkah strategis dalam mendukung terciptanya kebijakan hukum yang berkualitas, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan hukum di daerah," ujarnya.

Ia menyatakan peningkatan kapasitas analisis kebijakan menjadi kunci dalam menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan implementatif.

"Kami berkomitmen untuk terus mendorong ruang-ruang diskusi yang konstruktif sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel," katanya.

Kegiatan FKK dihadiri narasumber dari Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum BSK Hukum Kemenkum Junarlis, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Widhi Novianto, serta akademisi Universitas Bangka Belitung Dr. Fitri Ramdhani Harahap.