Penguatan fleksibilitas kerja, upaya pemerintah wujudkan kesejahteraan pekerja

Pangkalpinang (ANTARA) - Upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja terus menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah yang mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan tenaga kerja. Dalam konteks perubahan dunia kerja yang semakin dinamis, dukungan terhadap pekerja, khususnya perempuan, menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas sekaligus kualitas hidup. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pekerjaan turut menunjukkan pentingnya dukungan terhadap sistem kerja yang semakin inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan tenaga kerja modern.

Perempuan yang menjalankan peran profesional sekaligus keluarga menghadapi tantangan dalam mengelola tuntutan kerja dan kehidupan pribadi. Oleh karena itu, berbagai bentuk dukungan, baik dari lingkungan sosial maupun dari sistem kerja di organisasi, memiliki peran strategis dalam membantu pekerja menjalankan tanggung jawab secara berkelanjutan.

Perubahan pola kerja pascapandemi turut mempercepat kebutuhan terhadap sistem kerja yang lebih adaptif. Pemanfaatan teknologi digital, meningkatnya model kerja hybrid, serta tuntutan produktivitas yang semakin dinamis membuat organisasi perlu menyesuaikan cara kerja yang lebih fleksibel. Dalam situasi tersebut, pekerja tidak hanya dituntut mencapai target pekerjaan, tetapi juga mampu mengelola berbagai tanggung jawab pribadi dan keluarga secara berkelanjutan. Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa dukungan lingkungan dan sistem kerja yang adaptif semakin relevan dalam membantu pekerja mengelola tuntutan profesional dan kehidupan pribadi secara berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam mendorong skema kerja yang lebih fleksibel, termasuk pengembangan sistem kerja hybrid dan penguatan kebijakan yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja. Langkah-langkah ini sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja modern yang membutuhkan pengaturan waktu lebih adaptif tanpa mengurangi kualitas kinerja.

Komitmen tersebut tercermin, antara lain, melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN yang memberikan landasan bagi penerapan fleksibilitas kerja di lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui pengaturan pelaksanaan kerja yang lebih fleksibel, termasuk pengaturan lokasi dan waktu kerja yang tetap berorientasi pada produktivitas dan kualitas layanan publik. Langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan sistem kerja dengan dinamika dunia kerja modern, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pekerja dan organisasi.

Selain pengaturan mengenai fleksibilitas kerja di lingkungan ASN, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja juga tercermin melalui regulasi ketenagakerjaan yang mengatur jam kerja, hak waktu istirahat, cuti, perlindungan pekerja, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan. Berbagai kebijakan tersebut, menunjukkan arah pembangunan ketenagakerjaan yang tidak hanya menempatkan produktivitas sebagai prioritas, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan keberlanjutan kesejahteraan tenaga kerja serta keluarga.

Dukungan kebijakan yang mendorong fleksibilitas kerja juga dapat membantu perempuan dalam mengelola berbagai peran yang dijalankan sehari-hari. Dengan sistem yang lebih adaptif, pekerja memiliki ruang untuk menyesuaikan tanggung jawab profesional dan kebutuhan pribadi secara lebih seimbang.

Lingkungan kerja yang adaptif tidak hanya berdampak pada kenyamanan pekerja, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ketika pekerja memiliki dukungan yang memadai dalam menjalankan berbagai peran, potensi peningkatan keterlibatan kerja, produktivitas, serta keberlanjutan karier dapat tumbuh secara lebih optimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mendukung penguatan daya saing organisasi sekaligus selaras dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia, khususnya dalam mendorong kehidupan sehat dan sejahtera (Tujuan 3) serta memperkuat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam dunia kerja (Tujuan 5).

Ke depannya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem kerja yang inklusif. Pendekatan yang mendukung kesejahteraan secara menyeluruh diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

Dengan dukungan kebijakan yang terus berkembang, penguatan fleksibilitas kerja dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun lingkungan kerja yang produktif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja. Upaya ini diharapkan mampu mendukung kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah Mahasiswa Magister Psikologi Sains Universitas Tarumanagara

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.