Pangkalpinang (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Melati mengatakan kebijakan dan program Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan jawaban atas kegelisahan Presiden Prabowo yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia terbitan Tahun 2017.
Melati saat memberikan materi dalam “Pendidikan dan Pelatihan Laskar Gerindra” di Aula Tanjung Pesona, Kabupaten Bangka, Sabtu (19/9) di hadapan 300 peserta mengatakan gagasan Paradoks Indonesia memiliki hubungan erat dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Sedangkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Dari dulu Bapak Presiden sudah melihat persoalan ini. Indonesia punya kekayaan alam yang luar biasa, tetapi pertanyaannya, apakah rakyat sudah menikmati hasilnya? Sekarang Bapak Presiden memimpin Indonesia dan persoalan itu dijawab melalui program-program pemerintah,” katanya.
Menurut dia, arah tersebut tercermin dalam Asta Cita yang menjadi visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo. Kemandirian pangan dan energi, hilirisasi, pembangunan manusia, penguatan ekonomi nasional, pembangunan dari desa, serta pemberantasan korupsi merupakan bagian dari agenda yang diarahkan untuk memperkuat Indonesia.
Karena itu, Melati mengingatkan para peserta diklat bahwa Asta Cita tidak boleh dipahami sebagai cita-cita seorang presiden semata.
“Asta Cita bukan milik Bapak Presiden. Ini cita-cita kita semua. Ini cita-cita rakyat Indonesia supaya kita menjadi bangsa yang makmur dan masyarakatnya sejahtera,” ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, setelah gagasan diterjemahkan menjadi kebijakan pemerintah, maka tugas berikutnya adalah memastikan kebijakan itu dipahami dan dikawal bersama.
Kader di lapangan memiliki peran untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai kebijakan dan program yang sedang dikerjakan pemerintah sekaligus menyampaikan persoalan yang mereka temukan.
“Kalau ada program yang baik, kita dukung. Kita kawal pelaksanaannya. Masyarakat juga harus tahu apa yang sedang dikerjakan pemerintah dan apa manfaatnya bagi mereka,” jelasnya.
Ia mengatakan dirinya akan terus mengawal kebijakan yang berkaitan dengan pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan.
Namun, lanjut dia, pengawalan kebijakan tidak hanya menjadi pekerjaan pemerintah dan parlemen. Kader yang berada di tengah masyarakat juga harus mengetahui persoalan yang terjadi secara langsung.
“Datang ke masyarakat, dengarkan. Kalau petani punya masalah pupuk, kita tahu. Kalau nelayan punya persoalan, kita tahu. Kalau masyarakat belum memahami program pemerintah, kita jelaskan. Dari situ kita bisa ikut mengawal,” katanya.
Melati menilai di situlah hubungan antara Paradoks Indonesia, Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita menjadi nyata. Persoalannya bukan lagi sekadar melihat kekayaan Indonesia, tetapi upaya mengelola potensi kekayaan alam agar manfaatnya kembali kepada rakyat.
“Bapak Presiden sudah memulai dengan program-programnya. Kita punya tugas untuk mendukung dan mengawal. Karena yang ingin kita capai bukan kepentingan satu orang, tetapi cita-cita rakyat Indonesia: hidup makmur dan sejahtera,” ujarnya.
Pewarta: Elza ElviaUploader : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.