Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bangka tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa, guna memastikan setiap regulasi daerah tersebut memiliki kualitas yang baik.

"Harmonisasi merupakan tahapan penting agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," kata Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan harmonisasi Ranperda Kabupaten Bangka ini tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel Bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka juga mengharmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri.

"Dalam proses harmonisasi ini, kita bersama Pemkab Bangka melakukan pembahasan dengan memperhatikan aspek substantif atau materi muatan serta aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ujarnya.

Menurut dia, harmonisasi peraturan daerah menjadi bagian penting dalam membangun regulasi yang berkualitas dan berintegritas. Melalui proses ini, setiap rancangan regulasi dapat dikaji secara menyeluruh dari sisi substansi maupun teknik pembentukan peraturan agar memiliki kepastian hukum dan dapat diimplementasikan dengan baik.

"Dengan penyusunan yang tepat, peraturan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi solusi atas kebutuhan daerah serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif," tambahnya.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Babel Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa peran Kanwil Kemenkum dalam harmonisasi regulasi tidak hanya memastikan aspek legalitas, tetapi juga membantu pemerintah daerah menghasilkan regulasi yang efektif dan tidak tumpang tindih.

"Melalui harmonisasi ini, kami melakukan pengkajian terhadap kesesuaian norma, dasar hukum, serta teknik penyusunan rancangan peraturan. Harapannya, regulasi yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Bangka memiliki kualitas yang baik, memberikan kepastian hukum, serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan dalam pembahasan substansi, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam penyesuaian pengaturan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk aspek kelembagaan dan tata kelola perangkat desa.

Selanjutnya, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembaruan regulasi tersebut diarahkan untuk memastikan pengaturan mengenai BPD selaras dengan perkembangan kebijakan pemerintahan desa serta memperkuat fungsi kelembagaan desa.

Sementara itu, Ranperbup tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga pengaturan perjalanan dinas dapat berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.



Pewarta: Aprionis
Editor : Feny Aprianti

COPYRIGHT © ANTARA 2026