Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta kepada Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menjadi "suluh" bagi penyebarluasan berita-berita valid yang dapat dipertanggungjawabkan di era teknologi digital.
Dia menyampaikan bahwa di era teknologi digital atau media sosial saat ini, terjadi disrupsi informasi atau yang ia sebut sebagai "perang cerita". Bahkan pihak-pihak yang bukan berkecimpung di dunia jurnalistik pun, kata dia, bisa lebih pintar membuat berita meski tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Oleh karena itu tentu perlu ada dasar berita yang valid yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau dikeluarkan oleh Antara, berarti Insya Allah itu beritanya benar," kata Saleh saat kunjungan reses ke ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, ANTARA adalah lembaga resmi yang menyiarkan berita-berita pemerintah. Dengan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, menurut dia, pemberitaan ANTARA dapat dikutip oleh media-media lainnya di Indonesia.
Maka dari itu, di tengah perkembangan teknologi digital yang begitu cepat, ANTARA dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dan keberimbangan berita. Dia menilai bahwa informasi-informasi yang muncul di media sosial saat ini tidak semuanya benar.
"Bahkan ada yang hoaks ya, ada yang berita sengaja malah dibuat untuk mengacaukan, ya, mengacaukan situasi kondisi negara dan bangsa kita," kata dia.
Selain itu, dia juga meminta kepada ANTARA untuk terus mengembangkan juga media sosial agar distribusi informasi bisa lebih luas lagi.
Selain Saleh, dalam kunjungan kerja di masa reses itu sejumlah pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI turut meninjau operasional dan infrastruktur LKBN ANTARA. Sejumlah anggota yang turut antara lain, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati, dan Anggota Komisi VII DPR RI Alifudin.
Pewarta: Bagus Ahmad RizaldiUploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.