Jakarta (Antara Babel) -
Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengingatkan
rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke pulau Kalimantan jangan
sampai memperberat beban perekonomian untuk beragam infrastruktur baru
yang memadai guna membuat tata kota laik pusat pemerintahan.
Pasalnya,
jika itu terjadi perpindahan ibu kota bukannya menumbuhkan tetapi
justru menggerus ekonomi negara, berupa beban anggaran infrastruktur
baru serta memiliki dampak yang signifikan kepada warga.
"Masyarakat harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melakukan
pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan perizinan dari pemerintah
pusat," kata Bambang dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta,
Jumat.
Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa selain
infrastruktur perekonomian yang terpusat di Jawa, sekitar 60-70 persen
penduduk Indonesia tersebar di pulau ini.
Karenanya, ia menilai implementasi rencana pemindahan ibu kota
tersebut akan sukar dilakukan, terlebih karena masyarakat dan pemangku
kepentingannya juga terpusat di Jawa.
(baca juga: Pemindahan ibu kota bisa selamatkan ekologi Jakarta)
Sebelumnya, konsep megapolitan yang menggabungkan antara wilayah DKI
Jakarta dengan beberapa kota administrasi di sekelilingnya dinilai
merupakan alternatif dari wacana pemindahan ibu kota yang rencana untuk
itu sedang digodok pemerintah.
"Saya sampai sekarang masih menganggap teori megapolitan Bang Yos
(mantan Gubernur DKI Sutiyoso) masih masuk akal," kata Wakil Ketua DPR
RI Fahri Hamzah di Jakarta, Selasa (4/7).
Menurut dia, teori Megapolitan tersebut masuk akal antara lain
mengingat beragam kondisi yang ada di wilayah DKI Jakarta pada saat ini.
Ia mengingatkan bahwa pada saat ini, semua pejabat negara dan lembaga negara masih ada di Jakarta.
(baca juga: MPR: Pemindahan Ibu Kota Negara RI jangan sekarang)
Dengan demikian, lanjutnya, bila pemindahan ibu kota jadi
dilaksanakan mulai tahun 2018 sesuai dengan wacana yang sedang
berkembang di masyarakat, Fahri menilai bahwa hal tersebut masih perlu
dikaji lebih cermat dan mendalam lagi.
Fahri juga menyayangkan bahwa terkait hal itu, terlihat masih belum
adanya rembukan bersama seperti dengan sejumlah kepala daerah lainnya di
sekitar Jakarta untuk membicarakan permasalahan tersebut.
(baca juga: Oesman Sapta setuju pemindahan ibu kota ke Kalimantan)
(baca juga: Kemenko Perekonomian tunggu kajian pemindahan ibu kota RI)
Pemindahan Ibu Kota Jangan Perberat Beban Perekonomian Infrastruktur Baru
Jumat, 7 Juli 2017 22:53 WIB