Jakarta (Antara Babel) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melapor
ke Presiden Joko Widodo(Jokowi), Rabu, terkait adanya perpindahan
alokasi anggaran di RAPBN 2018 untuk Kementerian Sosial senilai dari
Rp17,3 Triliun menjadi Rp33,9 triliun.
"Ada nota keuangan RAPBN 2018, ada tambahan cukup signifikan di
Kemensos, tapi sebetulnya bukan alokasi baru," kata Khofifah usai
bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Khofifah menjelaskan bahwa sebelumnya ada alokasi anggaran berada di
BA999BUN, yang merupakan anggaran cadangan yang dikelola Kementerian
Keuangan, dipindahkan ke BA027 yang merupakan daftar isian pelaksanaan
anggaran (DIPA) dari Kemensos.
"Supaya bisa terkonfirmasi bahwa anggaran di Kemensos itu sebetulnya
tidak mengelembung, tetapi ada anggaran yang dipindahkan dari BA999BUN
ke BA027. Kira-kira begitu," tuturnya.
Khofifah mengatakan hal ini harus dijelaskan karena kenaikannya
terlihat besar karena hampir 100 persen, yakni dari Rp17,3 triliun
menjadi Rp33,9 triliun.
"Itu sebetulnya konversi dari Rastra ke BPNT. Dulu Rastra itu
DIPA-nya Kemsos tapi anggaranya ada di BA999BUN (Kemenkeu) sekarang
anggarannya dipindahkan BA027," jelasnya.
Yang kedua, lanjut Mensos, menjelaskan penyiapan pengintegrasian
perluasan 10 juta peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan
Pangan Nontunai(BPNT).
"Secara prosentatif, sebetulnya kita melihat intervensi untuk
keluarga kurang mampu (KPM) penerima manfaat itu melihat persandingan
dari pengeluaran per jiwa per bulan dari standar kemiskinannya BPS,"
ucapnya.
Khofifah menjelaskan bahwa ini semua harus dihitung secara detail agar tidak salah menghitung (mis-kalkulasi).
Terkait RAPBN 2018, Mensos Lapor ke Presiden Jokowi
Rabu, 23 Agustus 2017 16:04 WIB
Ada nota keuangan RAPBN 2018, ada tambahan cukup signifikan di Kemensos, tapi sebetulnya bukan alokasi baru,