Jakarta (Antara Babel) - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi akan
membentuk lembaga pendanaan khusus olahraga untuk menyiasati
keterlambatan pendanaan honor, akomodasi, dan peralatan para atlet
ketika menjalani pemusatan pelatihan nasional sebagaimana dialami atlet
atletik Eki Febri Ekawati.
"Pembiayaan olahraga tidak hanya
bersumber dari APBN yang harus menyesuaikan kaidah hukum dan
administrasi keuangan negara. Sumber pembiayaan olahraga perlu fleksibel
karena dinamika yang muncul selalu cepat," kata Menpora dalam jumpa
pers di Jakarta, Kamis.
Menpora mengatakan pembiayaan untuk honor, akomodasi, dan peralatan
atlet pelatnas melalui lembaga pendanaan khusus olahraga akan
melibatkan masyarakat, badan usaha milik negara, dan
perusahaan-perusahaan swasta.
"Jika ada akomodasi atlet yang harus dibayar hari ini misalnya,
kami butuh proses tertib administrasi ketika melalui mekanisme APBN.
Lembaga pendanaan khusus olahraga itu akan membuat terobosan," katanya.
Menpora mengatakan pembentukan lembaga pendanaan khusus olahraga
itu merupakan pembaruan dari konsep "bapak angkat" dari badan-badan
usaha milik negara kepada cabang-cabang olahraga yang telah diprogramkan
sebelumnya oleh Kemenpora.
"Adakalanya perusahaan itu hanya mendanai ketika cabang olahraga
ada kegiatan. Padahal, bapak angkat itu adalah konsep menyeluruh
termasuk penentuan pengurus cabang olahraga," ujar politikus Partai
Kebangkitan Bangsa itu.
Menpora menambahkan pengawasan lembaga pendanaan khusus olahraga
itu akan melibatkan Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, dan serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saya akan memaksa cabang-cabang olahraga memakai fasilitas
pascaPON untuk pembinaan. Pelatnas tidak boleh berjalan sendiri-sendiri
karena banyak fasilitas PON yang tidak terpakai di Jakabaring Palembang,
di Bandung Jawa Barat, di Kalimantan Timur, dan di Riau," katanya.
Sebelumnya, atlet tolak peluru putri Indonesia Eki Febri Ekawati
mengunggah pesan dalam akun media jejaring sosial miliknya terkait
keterlambatan pembayaran akomodasi sejak Januari 2017.
"Saya atlet peraih emas SEA Games 2017. Uang akomodasi (makan,
penginapan, dll) belum juga dibayar dari bulan Januari-Agustus. Padahal
SEA Games sudah hampir selesai. Bagaimana mau maju? Birokrasi dan sistem
olahraga di Indonesia yang ribet!," ujarnya.
Eki juga berharap pemerintah menaruh perhatian terhadap kegagalan
Kontingen Merah-Putih dalam pesta multi cabang olahraga ASEAN ke-29 itu.
Menpora Akan Bentuk Lembaga Untuk Alternatif Pendanaan Olahraga
Kamis, 31 Agustus 2017 22:05 WIB