Jakarta (Antara Babel) - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa impor senjata harus sesuai dengan aturan.
"Kita kan harus berjalan dengan aturan UU dan kalau pembelian kemarin
memang ada aturannya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Pembelian
tersebut harus seizin menteri pertahanan baik oleh TNI, polisi, Bakamla
dan lainnya, kalau tidak izin, bisa dikenakan sanksi," kata Ryamizard
seusai menghadiri rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta,
Senin.
Seperti diberitakan senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher
(SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk lengkap dengan 5.932
butir peluru masuk ke Bandara Soekarno Hatta pada Jumat (29/9) malam dan
kini masih berada di Gudang Kargo Bandara Soetta.
Polri mengakui bahwa senjata-senjata itu adalah milik Polri yang
dikirim menggunakan maskapai asal Ukraina dan diimpor oleh PT Mustika
Duta Mas Senjata itu, dibeli melalui mekanisme lelang sesuai dengan
ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, senjata
itu sudah dikaji oleh Irwasum Polri dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).
Pengiriman senjata itu hanya berselang beberapa hari setelah Panglima
TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan informasi intelijen yang
diperolehnya khususnya terkait pernyataannya mengenai impor 5.000
senjata api ilegal.
Namun pihak kepolisian membantah bahwa senjata tersebut ilegal karena sudah diimpor tiga kali yaitu pada 2015, 2016 dan 2017.
"Panglima TNI kan dipanggil (Presiden), Menko Polhukam dipanggil,
saya tidak, pasti lah ada dikasih tahu, saya juga sering juga dikasih
tahu, tidak ada masalah," tambah Ryamizard.
Ia juga mengaku bahwa selanjutnya Panglima TNI dan Kapolri masih akan berkoordinasi terkait hal tersebut.
"Ya damai tidak ada gaduh, kalau di luar orang politik segala macam
maklumlah tapi di dalam lingkaran kabinet tidak boleh. Senjata yang
masih tertahan itu tadi sudah saya lihat Kapolri dan Panglima mungkin
sudah berkoordinasi, kalau dari saya, kalau sudah surat beres segala
macam cepat saja diselesaikan," ungkap Ryamizard.
Dalam arahannya, Presiden pun sempat menyatakan bahwa dirinya sebagai
Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
memerintahkan agar para menteri dan pejabat setingkat menteri fokus pada
pekerjaannya masing-masing apalagi pada 2018 menjadi tahun politik
karena ada pilkada hingga sejumlah tahapan di pemilihan legislatif
(pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).
"Ya memang presiden panglima tertinggi sebagai kepala negara, kepala
pemerintahan, panglima tertinggi yang bertanggung jawab di semua
angkatan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menhan: Impor Senjata Harus Sesuai Aturan
Senin, 2 Oktober 2017 22:31 WIB