Garut, Jabar (Antara Babel) - Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat
ikut terlibat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa yang telah diberikan
pemerintah pusat sehingga dapat dihindari penyimpangan dari ketentuan.
Presiden
Jokowi usai acara penyerahan sertifikat tanah kepada 5.500 penerima di
Lapangan Olahraga Kerkof Kabupaten Garut Jawa Barat, Kamis, menyebutkan
dari 74.000 desa yang ada di Indonesia, tidak mungkin pemerintah
mengawasi jalannya pemanfaatan Dana Desa satu per satu.
Presiden Jokowi menjamin bahwa program Dana Desa sebagai salah satu
program andalan pemerintah untuk membangun desa dan mengurangi
ketimpangan masih berada pada jalur yang tepat dan dinilai tepat
sasaran.
Namun, dirinya juga menyadari bahwa dalam pelaksanaannya dibutuhkan
perbaikan sistem, prosedur, dan pengawasannya agar dana tersebut dapat
lebih memajukan desa.
"Kita tahu ada kurang lebih 900 kepala desa yang ditangkap karena
dana desa. Tapi dari 74.000 desa yang ada, bahwa ada yang belok kita
tidak tutup mata. Tetapi dari hasil survei yang kita lakukan, banyak
juga yang tepat sasaran. Memang perlu diperbaiki prosedurnya agar lebih
sederhana, juga diperbaiki pengawasannya," ujar Presiden Jokowi.
Jokowi mengatakan, Dana Desa ditransfer langsung dari pusat menuju
ke desa. Tanggung jawab ada di desa, masyarakat juga harus ikut
mengawasi dan mengontrol uang itu jadi barang apa. Apakah jadi irigasi,
jalan, dan sebagainya.
"Tidak mungkin pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah mengikuti begitu banyaknya desa," ucapnya.
Sementara bagi para kepala desa, Presiden mengimbau agar masyarakat
turut dilibatkan dalam hal menentukan pemanfaatan Dana Desa itu.
Menurut dia, apapun pemanfaatan dana desa tersebut diperbolehkan
sepanjang itu merupakan hal-hal yang produktif yang dapat memajukan
perekonomian desa.
"Yang paling penting, pengawasan yang paling baik itu adalah dari masyarakat," kata Presiden Jokowi.
Presiden Inginkan Keterlibatan Masyarakat Awasi Dana Desa
Selasa, 17 Oktober 2017 23:02 WIB